Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

KEMNAKER-POLRI PERKUAT KERJA SAMA PELINDUNGAN PMI

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian Negara RI (Polri) memperkuat komitmen
kerjasama dalam melindungi pekerja migran. Selain tugas dan fungsi, penguatan sinergitas
tersebut juga mencakup pertukaran data/informasi dan pendampingan dalam penanganan calon
PMI non prosedural. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan bahwa saat
ini Indonesia memiliki regulasi yang baik dalam hal penempatan dan pelindungan pekerja
migran. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran (UU PPMI). Agar UU PPMI implementatif, Menaker Ida menilai bahwa kuncinya
adalah sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak.

Untuk itu, pihaknya bersama Polri melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang
memuat kesinergisan pelaksana tugas dan fungsi ketenagakerjaan. Penguatan kerjasama dalam
perlindungan pekerja migran ini diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman
antara Kemnaker di Jakarta, Kamis (19/11).

"Saya mengajak kita semua untuk semakin awareness terhadap pelindungan kepada pekerja
migran kita, karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri, karena itu
adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban kita, bagi negara, pemerintah,
memberikan pelindungan kepada pekerja migran," kata Menaker Ida dalam keterangan persnya
kepada wartawan.

Menaker Ida menjelaskan, sinergitas Kemnaker-Polri ini merupakan bentuk komitmen kedua
institusi untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran. Sebagaimana diamanatkan UU
PPMI, pelindungan pekerja migran melibatkan berbagai elemen, baik di pusat maupun di daerah.

"Pelindungan di UU 18 itu dari hulu sampai hilir. Dari kampung halaman sampai kembali ke
kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder. Yang dibutuhkan sekarang
sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik
Indonesia," kata Ida menjelaskan.

Untuk mendukung implementasi nota kesepahaman ini, Menaker Ida juga meminta kepada Polri
untuk menyosialisasikan kerja sama ini kepada jajarannya di daerah. "Saya juga minta kepada
Ditjen Binapenta dan PKK untuk menyosialisasikan kerja sama ini hingga ke daerah," katanya.

Nota Kesepahaman antara Kemnaker dengan Polri ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi
dan kolaborasi dalam mensinergikan tugas dan fungsi Kemnaker dengan Polri. Ruang lingkup
Nota Kesepahaman ini antara lain pertukaran data dan/atau informasi; pencegahan,
penanganan, dan penegakan hukum; bantuan pengamanan; peningkatan kapasitas dan
pemanfaatan sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana; dan kegiatan lain yang
disepakati.

Selain Nota Kesepahaman, dalam kesempatan yang sama juga ditandatangani Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Serta Pendampingan dalam
Penanganan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesa atau Pekerja Migran Indonesia Yang
tidak Sesuai Prosedur. PKB ini ditandatangani oleh Dirjen Binapenta dan PKK dan Kepala
Bareskrim Polri.

71