Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

atau naik Rp292.882 dari UMK 2020. Padahal, pembahasan sempat alot dan tarik ulur selama
dua pekan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Suhup mengatakan, kenaikan ini akhirnya
terwujud setelah melalui negosiasi alot Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang terdiri dari
pemerintah, akademisi, asosiasi pengusaha dan serikat buruh."Keputusan (kenaikan UMK)
diputuskan melalui voting. Hasilnya naik 6,51 persen," kata Suhup kepada wartawan, Kamis
(19/11/200).

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, kenaikan UMK ini didasari atas
inflasi dan pendapatan domestik bruto (PDB). Namun, karena di Kabupaten Bekasi tidak ada
inflasi, akhirnya mengambil inflasi dari Kota Bekasi. Di mana dari September 2019 sampai
September 2020, inflasi menyentuh angka 2,33%.

Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDB mencapai 4,18%. Sehingga, dari
hitungan tersebut kemudian dilakukan voting dan ditetapkan naik 6,51 persen kenaikan UMK-
nya."Jadi kenaikannya yang akan kami rekomendasikan ke Gubernur 6,51%, dengan angka
Rp4.751.843.90," ujarnya.

Kenaikan UMK Kabupaten Bekasi ini dilalui dengan sejumlah dinamika. Sebab, negosiasi
penetapan UMK harus melalui tiga kali rapat pengupahan yang berlangsung dalam kurun waktu
dua pekan. Puncaknya, rapat terakhir yang digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu, 18 November 2020 malam.

Rapat diwarnai silang pendapat antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah
serikat buruh yang hadir. Apindo memegang teguh keputusan pusat yakni tidak ada kenaikan
UMK 2021 karena kondisi pandemi. Hal ini dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
yang menyatakan hal serupa.

Di sisi lain, buruh menegaskan harus ada kenaikan. Soalnya, meski pandemi, operasional industri
berjalan seperti biasa. Karena perbedaan ini, negosiasi pun berlangsung hingga malam hari.
Negosiasi pun akhirnya dilanjutkan akhiri melalui voting. Kendati berjalan alot, keputusan
kenaikan UMK dapat diterima semua pihak.

Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, Sutomo enggan memberi tanggapan lebih jauh soal kenaikan
ini. Sehingga, Apindo tidak mengikuti voting yang dilakukan. Sehingga mereka menunggu hasil
keputusan dari Gubernur. Apalagi, sejumlah perusahaan ini tengah dipusingkan dengan kondisi
perekonomian saat ini.

"Kami paham teman-teman buruh punya kebutuhan tapi kami juga sedang mumet-mumetnya.
Karena kami di sini yang bayar. Jadi kami menunggu nanti dari Gubernur seperti apa," katanya.
Hingga saat ini, kata dia, seluruh pengusaha di Kabupaten Bekasi menolak kenaikan UMK
Kabupaten Bekasi 2021.

Wakil Ketua PC FSPMI Otomotif, Khairul Bakhri mengaku, sangat bersyukur bahwa angka yang
diberikan pemerintah sesuai yang diharapkan. Kendati demikian dia menegaskan, perjuangan
untuk meminta kenaikan UMK tahun 2021 belum selesai."Ini belum selesai, titik akhir kami pada
saat SK itu sudah diterbit oleh Gubernur," ucapnya.

(hab).
67