Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 63
Ringkasan
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan milenial lebih
menginginkan pasar tenaga kerja yang fleksibel.
Berdasarkan data BPS pada Agustus 2019, pekerja tidak penuh dan pengangguran terbuka
tersebut, sebanyak 56 persen berusia 15 hingga 24 tahun. Sementara pekerja tidak penuh,
sebanyak 26 persen dari seluruh pekerja setengah mengganggu dan kelompok umur 55 tahun
ke atas mengisi 29 persen pekerja paruh waktu.
DIRJEN SEBUT MILENIAL LEBIH INGINKAN PASAR TENAGA KERJA YANG
FLEKSIBEL
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan milenial lebih
menginginkan pasar tenaga kerja yang fleksibel.
"Milenial dan kelompok kerja baru merupakan kelompok yang dominan dalam pengangguran
terbuka dan pekerja setengah menganggur, justru lebih menginginkan pasar tenaga kerja yang
lebih fleksibel," ujar Haiyani dalam Sosialisasi UU Cipta Kerja yang diselenggarakan Forum
Human Capital Indonesia (FHCI) di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data BPS pada Agustus 2019, pekerja tidak penuh dan pengangguran terbuka
tersebut, sebanyak 56 persen berusia 15 hingga 24 tahun. Sementara pekerja tidak penuh,
sebanyak 26 persen dari seluruh pekerja setengah mengganggu dan kelompok umur 55 tahun
ke atas mengisi 29 persen pekerja paruh waktu.
Jumlah pengangguran terbuka tersebut 9,77 juta. Sementara bekerja tidak penuh atau
sementara tidak penuh sebanyak 82,02 juta.
"Pengangguran terbuka di Indonesia, mayoritas adalah pekerja yang masuk ke pasar tenaga
kerja dan juga pekerja dengan pendidikan tertinggi SMA. Mayoritas pekerja setengah
menganggur merupakan pekerja yang masih di periode awal umur bekerja dan berbekal
keterampilan yang lebih rendah atau SD," jelasnya dalam diskusi yang dimoderatori oleh
Koordinator Bidang Komunikasi Publik FHCI Nina Kurnia Dewi itu.
Dia menjelaskan UU Cipta Kerja tersebut diperlukan untuk penciptaan dan perluasan lapangan
kerja untuk menampung pekerja baru, serta mendorong pengembangan koperasi dan UMKM.
Selain itu, untuk mendorong investasi yang berkualitas dan simplikasi dan harmonisasi regulasi
serta perizinan.
"Dinamika perubahan ekonomi global, memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa adanya
reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat." Dengan adanya UU tersebut, maka
diharapkan dapat memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki saat ini dan dapat keluar dari
negara berpenghasilan menengah. Dengan target peningkatan investasi sebesar 6,6 persen
hingga 7 persen diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen
hingga 6 persen.
62
