Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 64
Selanjutnya menjawab tantangan terbesar untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan
kerja, yakni penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta hingga 3 juta per tahun.
"Penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan
lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas
birokrasi," tambah dia.
Kemudian memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, untuk bisa
masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perizinan dan pembinaan. Serta
menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dengan tetap meningkatkan
perlindungan bagi pekerja.
Dia menjelaskan selama ini, banyak disinformasi yang beredar mengenai UU tersebut sehingga
menyebabkan terjadinya gejolak unjuk rasa. Padahal UU tersebut justru menguntungkan bagi
sisi pekerja, karena memperhatikan aspek perlindungan pekerja. Seperti Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap dan pemberian uang kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja
pekerja.
Dirjen menjelaskan jika UU Cipta Kerja tidak dilakukan maka akan terjadi lapangan kerja akan
pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding ke
negara lain, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi, dan Indonesia akan
terjebak dalam perangkap pendapatan menengah.
Deputi Bidang SDM dan TI Kementerian BUMN, Alex Denni, mengatakan UU tersebut bertujuan
untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, mendukung pencegahan korupsi,
mendukung UMKM, dan diharapkan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Kita tahu pengesahan RUU ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Namun ini semua
karena adanya disinformasi dari substansi yang sebenarnya," kata Alex.
Alex berharap melalui sosialisasi para peserta mendapatkan informasi yang valid serta
pemahaman substansinya yang utuh sehingga perusahaan BUMN dapat menjadi penyampai
pesan dan penggagas dalam penerapan UU itu.
63
