Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 151
KEMNAKER TEKEN MOU DENGAN POLRI TERKAIT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penandatangan nota kesepahaman
terkait penempatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dengan Kepolisian Republik
Indonesia (Polri), Kamis (19/11/2020).
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, ini merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk
memberikan perlindungan bagi PMI yang akan berangkat di luar negeri.
"Payung hukum perlindungan pekerja migran diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun
2017, dilakukan dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman sampai kembali ke kampung
halaman, itu semua diatur," ujar Ida di Jakarta, Kamis (18/11/2020).
Ida menilai dibutuhkan sinergitas dan kordinasi antar para stakeholder untuk mewujudkan
perlindungan terhadap PMI, termasuk dengan Polri. Menurutnya perlindungan terhadap PMI itu
mudah, yang sulit adalah komitmen terhadap perlindungan itu sendiri.
"Penandatangan itu mudah yang sulit mungkin kedepannya pengimplementasian dan sosialisasi
kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah," kata Ida.
Dalam undang-undang 18 tahun 2017 diterangkannya bahwa pekerja migran yang akan
berangkat keluar negeri diharapkan merupakan pekerja migran yang kompeten.
"Itu menjadi syarat mutlak," kata Ida Namun hal itu tak jarang menjadi sumber permasalahan
terkait pelindungan PMI.
Para pekerja migran terkadang nekat untuk pergi keluar negeri tanpa memiliki kompetensi,
termasuk soal kompetensi dalam berbahasa asing.
Padahal kompetensi sangat penting bagi perlindungan PMI, dimana PMI akan pergi ke negara
penempatan dengan penuh percaya diri tanpa harus takut berurusan dengan imigrasi.
"Bahasa Indonesia saja mereka masih sulit memahami. Bagaimana kita bisa membayangkan
mereka bekerja di luar negeri. Kompetensi bahasa aja tidak mereka miliki," ujar Ida.
Bahkan tak jarang pekerja migran tak mengerti kontrak kerja dan hak-hak perlindungan yang
seharusnya mereka dapatkan.
Ida mengajak semua pihak termasuk kepolisian Indonesia ikut menyadari pentingnya
perlindungan bagi PMI. Melakukan penundaan penempatan PMI juga dinilai melanggar hak
konstitusi calon pekerja migran.
Oleh karena itu, sinergitas ini diharapkan menjadi perlindungan tahap awal sebelum pekerja
migran ditempatkan ke negara penempatan.
"Kita bersinergi untuk memberikan perlindungan yang maksimal," ujar Ida.
Nota kesepahaman tentang kesinergisan tugas dan fungsi antara Menaker dengan kepolisian
negara RI dilakukan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.
Perjanjian kerja sama ini juga tentang pertukaran data dan informasi serta pendampingan dalam
penanganan penempatan calon pekerja migran Indonesia.
150
