Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 208

UMK KEPULAUAN MERANTI NAIK RP1.074

              PEMERINTAH  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  dan  Dewan  Pengupahan  setempat  telah
              menyepakati  usulan  besaran  upah  minimum  kabupaten  (UMK)  2021  sebesar  Rp2.985.000.
              Usulan tersebut telah diserahkan kepada Gubernur Riau Syamsuar agar bisa segera ditetapkan.

              Demikian  disampaikan  jajaran  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan
              Tenaga  Kerja  Kepulauan  Meranti  melalui  Kepala  Bidang  Ketenagakerjaan  Syarifuddin  Y  Kai
              kepada Riau Pos, Rabu (18/11) siang.

              "Besarannya  Rp2.985.000,  duduk  usulan  hasil  dari  kesepakatan  sidang  Dewan  Pengupahan
              antara serikat pekerja dengan Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) dan kita. Saat ini sudah
              diserahkan  kepada  Pemprov  Riau.  Untuk  itu,  kami  tinggal  menunggu  pertimbangan  atau
              ketetapan dari Pak Gubernur Riau," ujarnya.

              Diungkapkannya usulan penetapan UMK 2021 ini hanya bertambah nol koma sekian persen saja
              dari  besaran  UMK  2020.  Pasalnya  menurut  Syarifuddin  besaran  UMK  2020  yang  telah
              diberlakukan Rp2.983.926.

              Sementara 2021 sebesar Rp2.985.000. Sehingga penambahan atau naik Rp 1.074 saja. "Naik
              dengan hanya menggenapkan nominal UMK 2020 saja," ungkapnya.

              Memang lebih tinggi dari UMP Riau; Rp2.888.563. Disebutkannya harus demikian, yakni lebih
              besar dari UMP. Bahkan tidak boleh lebih rendah dari UMP.

              Selain mengacu pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, hasil kesepakatan itu juga sesuai
              dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK. 04/X/2020 tentang Penetapan
              Upah Minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19.

              Di sana pemerintah pusat memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 mengingat
              kondisi ekonomi belum pulih dampak wabah virus corona. Dan instruksi Pemerintah Pusat ini
              juga dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 560/ Disnakertrans/HK/3815
              tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 2021. "Setelah dari provinsi oke, baru ditindaklanjuti ke
              kabupaten disesuaikan dengan Undang-Un-dang Cipta Kerja," ujarnya, (ade)



























                                                           207
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213