Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

Untuk mengambil keputusan, dilakukan voting di internal Depeko. Angka yang menjadi pilihan
kala itu 4,21 persen dan 5,03 persen.

Voting dilakukan oleh pemerintah dan buruh, namun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
memilih abstain.

"Dari sisi pengusaha sebenarnya, harapannya tahun depan tidak ada beban kenaikan biaya-biaya
lagi termasuk biaya gaji karyawan. Sebaiknya tidak ikut memutuskan adanya kenaikan ini," kata
Ketua Apindo Kota Bekasi Purnomo Narmiadi saat dihubungi, Rabu.

Para pengusaha keberatan jika harus membayar upah lebih tinggi lantaran kondisi ekonomi yang
sedang sulit di tengah pandemi Covid-19.

Banyak usaha yang tak berkembang hingga akhirnya harus mengurangi jumlah karyawan selama
beberapa bulan terakhir.

Bahkan, banyak usaha yang pelan-pelan gulung tikar karena tergerus di masa pandemi.

3. Buah simalakama pengusaha Karena sudah ditetapkan, kondisi para pengusaha semakin
terhimpit. Mau tidak mau pengusaha harus menaati peraturan pengupahan itu.

Namun di sisi lain, kata Purnomo, banyak pengusaha yang merasa tidak kuat membayar gaji jika
UMK sebesar itu.

"Inilah buah simalakama. Karena berkaitan dengan legal formal ketentuan pemerintah. Kalau
sudah jadi putusan pemerintah mau enggak mau pengusaha harus tunduk, karena enggak
dilaksanakan ada sanksi," kata Purnomo.

4. Buruh nilai terlalu rendah Anggota Dewan Pengupahan Kota Unsur Serikat Pekerja, Rudolf
menilai, kenaikan UMK sebesar 4,21 terlalu rendah dan tak sebanding dengan kebutuhan buruh
pada tahun depan.

Menurut Rudolf, jika naik sebesar 13,7 persen sesuai dengan angka yang diajukan kelompok
buruh, maka gaji karyawan di 2021 nanti diperkirakan naik sebesar Rp 600.000.

Jumlah itu dinilai ideal lantaran menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di tengah
pandemi.

"Dengan adanya pandemi ini kan ada tambahan kebutuhan masyarakat secara khusus pekerja,
yaitu mulai dari hand sanitizer, vitamin daya tahan tubuh ditambah lagi dengan pulsa dengan
sistem kerja daring," kata Rudolf.

Namun setelah melalui tawar menawar di rapat Depeko, pihaknya akhirnya setuju di angka 4,21
persen.

Kini Rudolf hanya berharap proses regulasi di pemerintahan kota dan provinsi bisa berlangsung
cepat agar UMK bisa secepatnya disahkan.

205