Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 215

4.015 PERSONIL DISIAGAKAN AMANKAN AKSI DEMO BURUH DI SURABAYA

              Surabaya : Polisi menyiagakan 4.015 personel untuk pengamanan demo buruh. Ribuan personel
              tersebut disiagakan di sejumlah titik.

              "Pengamanan hari ini Kamis 19 November 2020 di 3 tempat yaitu gedung negara Grahadi, kantor
              gubernur  dan  kantor  DPRD  TK  I  dengan  jumlah  pengamanan  4015  terdiri  dari  petugas
              Polrestabes 672, polsek jajaran Polrestabes 374, Polda Jatim 1001, dalmas polres jajaran 1.002
              dan  instansi  samping  966,"  ungkap  Kasubag  Humas  Polrestabes  Surabaya  AKP  Muhammad
              Akhyar.

              Ia menambahkan, selain mengamankan aksi buruh, rekayasa lalu lintas juga dilakukan untuk
              mengurai kemacetan."Kalau rekayasa lalu lintas situsional," paparnya. Diketahui Serikat pekerja
              di ring satu Jawa Timur yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto berencana
              melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, Kamis (19/11/2020).

              Menurut  Jazuli  juru  bicara  Aliansi  Serikat  Pekerja/Serikat,  terdapat  10  ribu  buruh  yang  akan
              bergerak ke Surabaya. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan salah satunya masalah Upah
              Minimum kabupaten/kota tahun 2021.

              "Kita  ingin  pemerintah  daerah  mengabaikan  SE  Menaker  M/11/HK.04/X/2020  yang
              mengehendaki tidak adanya kenaikan upah minimum pada 2021. Pemerintah harus menaikkan
              upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah sebesar Rp. 600.000," ungkap
              Jazuli.


              Terkait  hal  tersebut,  buruh  mendesak  Gubernur  Jatim  untuk  membuat  kebijakan  dengan
              memperhatikan  fakta  empiris  dilapangan  dan  mengabaikan  SE  Menaker  M/11/HK.04/X/2020
              yang menghendaki tidak ada kenaikan upah minimum. "Sepatutnya Gubernur mengabaikan SE
              Menaker itu karena tidak ada sejarahnya Kepala Daerah diberi sanksi karena mensejahterakan
              rakyat," ujarnya.



































                                                           214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220