Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 219
Menurut Jazuli juru bicara Aliansi Serikat Pekerja/Serikat, terdapat 10 ribu buruh yang akan
bergerak ke Surabaya. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan salah satunya masalah Upah
Minimum kabupaten/kota tahun 2021.
"Kita ingin pemerintah daerah mengabaikan SE Menaker M/11/HK.04/X/2020 yang
mengehendaki tidak adanya kenaikan upah minimum pada 2021. Pemerintah harus menaikkan
upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah sebesar Rp. 600.000," ungkap
Jazuli.
Terkait hal tersebut, buruh mendesak Gubernur Jatim untuk membuat kebijakan dengan
memperhatikan fakta empiris dilapangan dan mengabaikan SE Menaker M/11/HK.04/X/2020
yang menghendaki tidak ada kenaikan upah minimum.
"Sepatutnya Gubernur mengabaikan SE Menaker itu karena tidak ada sejarahnya Kepala Daerah
diberi sanksi karena mensejahterakan rakyat," ujarnya.
Sekedar diketahui tanggal 21 November ini, masing-masing gubernur bakal mengumumkan UMK
di wilayahnya. Aksi demo dilakukan bila diskusi tripartit antara pemerintah, pekerja dan
pengusaha umumnya terjadi kebuntuan.
Sedangkan berkaitan dengan penolakan terhadap Omnibus Law, aliansi serikat pekerja/buruh
se-Indonesia selain melakukan serangkaian aksi unjuk rasa juga sudah mengajukan judicial
review di Mahkamah Konstitusi.
218
