Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 227
"Pemerintah menggulirkan UU Cipta Kerja salah satunya supaya persoalan 29,12 juta ini cepat
teratasi," kata Rudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Menurut Rudi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2020 terdapat total sekitar
29 juta pekerja terdampak COVID-19 yang terdiri dari 2,56 juta pekerja menganggur karena
dampak wabah, sebanyak 1,77 juta angkatan kerja yang sementara tidak bekerja karena
pandemi, dan 24,03 juta pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi.
Sebagian besar dari pekerja yang menjadi korban PHK, selama masa krisis tidak serta merta
akan kembali bekerja setelah krisis berlalu, kata dia, karena resesi yang berkepanjangan dapat
berdampak permanen pada sepertiga dari mereka. "Berdasarkan riset Barrero, Bloom dan Davis
(2020) sekitar sepertiga dari pekerja yang kehilangan pekerjaan selama krisis pada akhirnya
menjadi pengangguran permanen," ujar Rudi.
Penyebab pengangguran permanen karena para pekerja kehilangan keterampilan dan periode
pengangguran yang panjang karena resesi. Sehingga, mengubah etos kerja dan mengurangi
keinginan mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
Untuk itu, kata Rudi, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong perekonomian
agar kembali ke potensinya dengan kebijakan stimulus fiskal dan moneter. Yang tak kalah
penting, lanjut dia, adalah kebijakan untuk mengatasi persoalan pengangguran agar kembali
dan siap ke pasar kerja dan tidak menjadi pengangguran permanen.
"Dengan UU Cipta Kerja, mereka yang di-PHK mendapatkan pelatihan-pelatihan supaya terasah
dan tune in untuk kembali ke pasar kerja," ujar peneliti Center for Economics and Development
(CEDS) UNPAD tersebut.
Kemudahan perizinan berusaha dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menegah
(UMKM) dan koperasi dalam UU Cipta Kerja, dinilai Rudi, tidak hanya bisa menciptakan lapangan
kerja untuk menyerap pekerja dampak pandemi. Tetapi juga menyerap angkatan kerja baru dan
menstimulus masyarakat untuk berwirausaha. [ipe].
226
