Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 29

"Rekomendasi  kami  sampaikan  ke  gubernur  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan  (Disnaker)  Jawa
              Barat. Sudah sampai kemarin," kata Kadisnaker Kota Bekasi Ika Indahyarti kepada wartawan
              pada Kamis (19/11).

              Dengan demikian, urusan di depeko telah selesai. Sebab, kewajiban daerah hanya memberikan
              rekomendasi angka UMK 2021. Pihaknya kini tinggal menunggu penetapan. "Nanti Pak Gubernur
              menetapkan UMK Kota Bekasi 2021," jelasnya.

              Mengenai kemungkinan terjadinya perubahan, Ika mengatakan tidak tahu. "Lihat saja nanti,"
              terangnya.

              Menanggapi rekomendasi kenaikan UMK Kota Bekasi itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
              Ida Fauziyah menerangkan, kewenangan berada di gubernur Jawa Barat. Menurut dia, dalam
              menetapkan UMK, gubernur biasanya mendapat rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota.

              "Saya  kira  nanti  gubernur  mempertimbangkan  keberlangsungan  usaha  dan  perlindungan
              pengupahan kepada pekerja," katanya setelah melaunching pengesahan peraturan perusahaan
              (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB di
              Kota Bekasi.

              Mengenai  beban  investor,  Ida  menerangkan,  dalam  memutuskan,  gubernur  pasti  melihat
              berbagai sisi. Gubernur akan mendengarkan dewan pengupahan provinsi dan stakeholder yang
              lain.

              "Saya kira sekali lagi, pasti nanti dalam memutuskan, gubernur melihat berbagai sisi. Termasuk
              dewan pengupahan dan stakeholder" ungkapnya.

              Sebelumnya,  Rudolf,  anggota  depeko  dari  unsur  pekerja,  menerangkan  bahwa  pada  21
              November gubernur sudah harus mengeluarkan SK untuk menetapkan UMK Kota Bekasi 2021.
              Pihaknya tidak serta-merta tutup mata. Pihaknya menargetkan kenaikan sebesar 8,51 persen
              sesuai PP 78. Namun, karena pandemiCovid-19, pihaknya tidak memaksakan.

              'Kalau dilihat, kenaikan sebesar 4,82 persen itu masih jauh dari harapan. Tapi, yang terpenting
              ada kenaikan," ucapnya, (gih/col/ydh)

              "Saya kira sekali lagi, pasti nanti dalam memutuskan, gubernur melihat berbagai sisi. Termasuk
              dewan pengupahan dan stakeholder."

              IDA FAUZIYAH

              Menteri Ketenagakerjaan

              Caption :

              MENUNGGU : Kadisnaker Kota Bekasi Ika Indayarti memberikan keterangan mengenai UMK

















                                                           28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34