Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 46
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan layanan pengesahan peraturan perusahaan
(PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau e-PP dan e-PKB yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Ini merupakan transformasi
dari layanan tatap muka pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA).
KEMNAKER RESMIKAN PELUNCURAN LAYANAN ONLINE E-PP DAN E-PKB
Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan layanan pengesahan peraturan perusahaan
(PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau e-PP dan e-PKB yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Ini merupakan transformasi
dari layanan tatap muka pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA).
"Nantinya dengan adanya layanan ini ke depan dapat berimplikasi bagi perusahaan maupun
pekerja untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, akuntabel dan data terjamin, dan
juga saya pastikan layanan ini akan terus disempurnakan," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020).
Ida menjelaskan bahwa Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
merupakan pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam menjalankan ikatan hubungan
kerja di perusahaan, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib serta hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh.
"Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PP yang dibuat oleh
pengusaha wajib mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan ataupun Dinas
Tenaga Kerja baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya," jelas
Ida.
Lebih lanjut Ida menyampaikan pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tersebut bertujuan untuk
memastikan bahwa materi yang terkandung di dalam PP atupun PKB tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun merugikan salah pihak baik pekerja/buruh
ataupun pengusaha.
Sementara itu, Plt.Dirjen PHI & Jamsos, Tri Retno Isnaningsih dalam laporannya
menyampaikan bahwa layanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara elektronik ini
merupakan transformasi dari layanan tatap muka pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)
Kementerian Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data, jumlah perusahaan yang mengesahkan PP melalui PTSA Kemnaker pada
tahun 2018 adalah sebanyak 1.825 perusahaan dan tahun 2019 adalah sebanyak 2.118
perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang mendaftarkan PKB pada tahun 2018 adalah
sebanyak 255 perusahaan dan pada tahun 2019 adalah sebanyak 280 perusahaan.
"Harapannya dengan transformasi layanan tatap muka menjadi layanan digital ini dapat menjadi
salah satu pendorong peningkatan kuantitas pengesahan PP dan pendaftaran PKB," ujar Retno.
45
