Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 49
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan Satgas Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) merupakan ujung tombak dalam perlindungan warga negara yang akan
bekerja sebagai pekerja migran. Satgas PMII memiliki peran penting karena selain pandemi
COVID-19, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada penempatan pekerja migran non-
prosedural yang dapat berakibat pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
MENAKER UNGKAP PERAN PENTING SATGAS PPMI DALAM PELINDUNGAN PMI
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan Satgas Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) merupakan ujung tombak dalam perlindungan warga negara yang akan
bekerja sebagai pekerja migran. Satgas PMII memiliki peran penting karena selain pandemi
COVID-19, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada penempatan pekerja migran non-
prosedural yang dapat berakibat pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Satgas PPMI wilayah embarkasi/debarkasi/daerah asal PMI, merupakan ujung tombak dalam
rangka memastikan kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya," kata Ida dalam
keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020).
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Tahun 2020 di Jakarta, Ida mengatakan menjadi pekerja migran merupakan hak setiap warga
negara. Sehingga ketika ada warga negara yang akan menjadi pekerja migran, negara harus
hadir untuk memastikan proses migrasi aman, yakni mulai dari proses persiapan dari kampung
halaman hingga kembali ke kampung halaman. Semua itu harus dipastikan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Di sinilah peran penting Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan
pekerja migran kita mendapatkan perlindungan sejak akan berangkat dari kampung halaman,
hingga kembali ke kampung halaman," katanya.
Ida menjelaskan Rakornas ini merupakan pertemuan penting dan strategis. Melalui forum ini,
semua pihak terkait dapat berkoordinasi membahas berbagai persoalan dan dinamika di
lapangan, serta mengevaluasi dan memperbaiki program kerja Satgas selanjutnya.
Ia pun mendorong Satgas PPMI untuk terus melakukan upaya-upaya nyata dalam perlindungan
CPMI, PMI, serta keluarganya mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.
"Saya berharap, dari Rakor ini dihasilkan masukan untuk perbaikan tata kelola, pola kerja dan
pola koordinasi, sehingga ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," harapnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono menyatakan Rakor
Satgas PPMI merupakan pertemuan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kemnaker. Rakor
ini bertujuan membahas dan menyatukan persepsi terkait implementasi PPMI, khususnya terkait
pencegahan PMI Nonprosedural, serta membahas berbagai tantangan dan solusi dalam
memberikan pelayanan PPMI secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.
48
