Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 52
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian Negara RI (Polri) menandatangani nota
kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). MoU itu
mencakup tugas dan fungsi hingga pertukaran data/informasi dan pendampingan dalam
penanganan calon PMI nonprosedural.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan saat ini Indonesia memiliki regulasi yang
baik dalam hal penempatan dan perlindungan pekerja migran. Regulasi tersebut adalah Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (UU PPMI).
KEMNAKER DAN POLRI PERKUAT SINERGI LINDUNGI PEKERJA MIGRAN
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian Negara RI (Polri) menandatangani nota
kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). MoU itu
mencakup tugas dan fungsi hingga pertukaran data/informasi dan pendampingan dalam
penanganan calon PMI nonprosedural.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan saat ini Indonesia memiliki regulasi yang
baik dalam hal penempatan dan perlindungan pekerja migran. Regulasi tersebut adalah Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (UU PPMI).
Agar UU PPMI implementatif, Ida menilai bahwa kuncinya adalah sinergitas dan kolaborasi
seluruh pihak. Untuk itu pihaknya bersama Polri melakukan penandatanganan nota
kesepahaman yang memuat kesinergisan pelaksana tugas dan fungsi ketenagakerjaan.
"Saya mengajak kita semua untuk semakin awareness terhadap perlindungan kepada pekerja
migran kita, karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri, karena itu
adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban kita, bagi negara, pemerintah,
memberikan perlindungan kepada pekerja migran," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis
(19/11/2020).
Ida menjelaskan sinergitas Kemnaker dan Polri ini merupakan bentuk komitmen kedua institusi
untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran. Sebagaimana diamanatkan UU PPMI,
perlindungan pekerja migran melibatkan berbagai elemen, baik di pusat maupun di daerah.
"Pelindungan di UU 18 itu dari hulu sampai hilir. Dari kampung halaman sampai kembali ke
kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder. Yang dibutuhkan sekarang
sinergitas, koordinasi antarstakeholder, termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia,"
kata Ida.
Untuk mendukung implementasi nota kesepahaman ini, Ida juga meminta kepada Polri untuk
menyosialisasikan kerja sama ini kepada jajarannya di daerah.
"Saya juga minta kepada Ditjen Binapenta dan PKK untuk menyosialisasikan kerja sama ini
hingga ke daerah," katanya.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain pertukaran data dan/atau informasi;
pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum; bantuan pengamanan; peningkatan
51
