Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Pihaknya mengecam aturan tersebut karena buruh bisa dikontrak hingga 5 tahun tanpa adanya
kepastian diangkat sebagai karyawan tetap.

"Nah, begitu 5 tahun, harapan untuk diangkat sebagai karyawan tetap pasti hilang, kenapa?
Karena kontrak dia bisa berulang-ulang tanpa batas waktu periode," kata Presiden KSPI Said
Iqbal saat dihubungi detikcom, Minggu (28/2/2021).

Dijelaskannya, jika tidak ada periode kontrak, hanya batas waktu kontrak maka akan terjadi
kontrak yang berulang-ulang.

"Misal dikontrak 2 minggu ya bisa dipecat, dikontrak lagi sebulan dipecat, dikontrak lagi setahun,
bisa saja terjadi dalam 5 tahun periode kontraknya ratusan kali," sebutnya.
Secara psikologis, menurutnya aturan tersebut bisa membuat buruh merasa tidak nyaman
bekerja di perusahaan. Akibatnya produktivitas akan turun sehingga yang rugi perusahaannya
juga.

"Itu produktivitas pasti menurun. Sebenarnya rugi perusahaan itu. PP Nomor 35 ini merugikan
pengusaha juga sebenarnya kalau dipikirkan secara baik-baik, sebagai perusahaan yang modern
ya. Kalau perusahaan abal-abal tentu senang ya karena (bisa) kontrak pecat-kontrak pecat,"
tambahnya.
Mengutip PP 35/2021, pasal 5 menerangkan PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk
pekerjaan tertentu yaitu: a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama; b. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau c. Pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

Apa bedanya dengan aturan terdahulu? Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 4 dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) didasarkan atas: a. Jangka
waktu b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu "PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap," demikian dijelaskan dalam pasal 4 butir 2 dikutip detikcom, Minggu (28/2/2021).
Pasal 5 Menerangkan PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; b.
Pekerjaan yang bersifat musiman; atau c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
PKWT dalam aturan baru, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dilaksanakan paling lama 5 tahun. Itu diatur dalam pasal 6. Pasal 8 menjelaskan
PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun.

Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai
maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta
perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.
Perbandingannya dengan aturan terdahulu di halaman selanjutnya.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pasal 59 ayat 1
menjelaskan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
105