Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021
P. 105
Judul Buruh Kecam Aturan Kerja Kontrak 5 Tahun
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5475612/buruh-
kecam-aturan-kerja-kontrak-5-tahun
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-03-01 05:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Nah, begitu 5 tahun, harapan untuk diangkat sebagai
karyawan tetap pasti hilang, kenapa? Karena kontrak dia bisa berulang-ulang tanpa batas waktu
periode
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Misal dikontrak 2 minggu ya bisa dipecat, dikontrak lagi
sebulan dipecat, dikontrak lagi setahun, bisa saja terjadi dalam 5 tahun periode kontraknya
ratusan kali
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Itu produktivitas pasti menurun. Sebenarnya rugi perusahaan
itu. PP Nomor 35 ini merugikan pengusaha juga sebenarnya kalau dipikirkan secara baik-baik,
sebagai perusahaan yang modern ya. Kalau perusahaan abal-abal tentu senang ya karena (bisa)
kontrak pecat-kontrak pecat
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Lebih memberikan kepastian kerja bagi karyawan kontrak.
Kepastian kerjanya apa? bahwa dia walaupun dikontrak, dibatasi periode. Apa yang terjadi
dengan dibatasi periode? jadi dia kan ada kepastian, nggak akan mungkin kontrak pendek
Ringkasan
Aturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dikecam buruh yang tergabung dalam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pihaknya mengecam aturan tersebut karena
buruh bisa dikontrak hingga 5 tahun tanpa adanya kepastian diangkat sebagai karyawan tetap.
BURUH KECAM ATURAN KERJA KONTRAK 5 TAHUN
Aturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dikecam buruh yang tergabung dalam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
104
