Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021

EMPAT PP TURUNAN UU CIPTA KERJA RUGIKAN BURUH

Batam: Pihak pekerja merasa bahwa turunan dari undang - undang cipta kerja yang telah
diterbitkan pemerintah beberapa waktu lalu semakin menggerus hak - hak dari buruh yang ada
di Indonesia, adapun 4 peraturan pemerintah yang paling di protes oleh buruh ialah PP nomor
34 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP no 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja,Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP nomor 36 tentang
Pengupahan dan PP nomor 37 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

Panglima Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto mengatakan terkait
dengan PP nomor 34 terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing pemerintah melalui turunan UU
Cipta kerja benar benar mempermudah masuknya TKA dengan perizinan menggunakan daring
tanpa menunjukkan bukti asli dan hanya menunjukkan rencana penggunaan tenaga kerja asing,
meskipun pengusaha harus tetap membayarkan dana kompensasi yang besarannya kurang lebih
18 juta rupiah per TKA pertahun, serikat buruh di Batam tidak yakin hal tersebut akan berjalan
mulus mengingat mudahnya TKA masuk bahkan disinyalir sampai tingkat buruh kasar yang
berarti program alih teknologi tidak dapat berjalan.

"PP no 34 itu yang jelas mempermudah (TKA.Red) dia bisa secara daring tidak harus
menunjukkan langsung, walaupun di PP itu ada bahwa tetap pengusaha itu harus membayar
yang disebut di PP 34 tahun 2021 Dana Kompensasi Penggunaan tenaga Kerja asing, saya tidak
yakin itu akan berjalan mulus karena apa ? terlalu mudahnya TKA itu masuk, lalu juga karena
sampai buruh kasar apa yang mau dialih teknologikan ? ga ada ?" Ucap Panglima FSPMI Batam,
Suprapto, Senin (01/03/21).

Selain itu suprapto juga menyoroti PP no 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program
jaminan kehilangan pekerjaan. Suprapto mengatakan bahwa pemerintah menjamin masyarakat
kelas pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap mendapatkan jaminan social, akan tetapi hal
tersebut akan mustahil sebab pengusaha berpotensi menolak jika mereka harus membayarkan
iuran tersebut saat pekerja masih berstatus aktif, sementara jika bersistem iuran hal tersebut
akan bersifat terbatas dan berpotensi menghabiskan dana BPJS ketenagakerjaan.

"apakah dengan flexible workers ini pemerintah sudah menjamin pekerja di indonesia ketika
sudah tidak bekerja jaminan sosial /ketenaga kerjaannya ada ? ini tidak ada, ini juga menyangkut
juga adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau iuran itu dibebankan ke pengusaha itu saya
yakin pengusaha akan menolak, tapi kalau itu tidak ada iuran untuk dana jaminan kehilangan
pekerjaan hanya mengambil dari dana yang saat ini ada di BPJS Ketenagakerjaan lama lama
dana itu akan habis" Tambah Suprapto.

Sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan
bahwa pihaknya dan serikat buruh lainnya masih menolak keras Undang Undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker). Penolakan ini juga diberlakukan kepada 4 PP turunan di klaster Ketenagakerjaan yakni
PP 34, 35, 36, dan 37 tahun 2021. Dokumen gugatannya pun telah diserahkan oleh KSPI kepada
Mahkamah Konstitusi (MK). Said juga menyebutkan aksi protes buruh masih akan dilakukan
untuk menolak 4 PP ini dalam waktu dekat ini dengan menerapkan protokol kesehatan. (ARK).

99