Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021
P. 95
Judul Begini Nasib Karyawan Outsourcing di Peraturan Terbaru Jokowi
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/03/01/093456026/begini-nasib-
karyawan-outsourcing-di-peraturan-terbaru-jokowi
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2021-03-01 09:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait pekerja
alih daya atau outsourcing dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja . Pengaturan karyawan
outsourcing tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.
BEGINI NASIB KARYAWAN OUTSOURCING DI PERATURAN TERBARU JOKOWI
JAKARTA, - Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menerbitkan regulasi terbaru
terkait pekerja alih daya atau outsourcing dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja .
Pengaturan karyawan outsourcing tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun
2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
PP tersebut secara otomatis merevisi pasal-pasal outsourcing di UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU
Ketenagakerjaan).
Dalam peraturan terbaru, pemerintah mewajibkan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih
daya lewat dua kontrak yakni kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Di UU lama atau UU Ketenagakerjaan, kontrak kerja bagi pekerja outsourcing adalah hanya
menggunakan PKWT. Selain itu, kontrak kerja tersebut harus dibuat secara tertulis.
" Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan,
didasarkan pada PKWT atau PKWTT, " bunyi Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021.
Namun demikian, dalam kontrak PKWT dan PKWTT di semua pasal-pasal PP baru tersebut,
pemerintah tak menyebutkan apakah pekerja alih daya masih tetap dibatasi hanya untuk jenis
pekerjaan tertentu atau sebaliknya diperluas.
94
