Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021

Sebagai informasi, di UU Ketenagakerjaan atau peraturan lama secara tegas menyebutkan,
pekerjaan outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak
berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan penunjang.

" Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung
dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi, " bunyi Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003.

Sementara di pasal PP turunan UU Cipta Kerja, tak dicantumkan lagi batasan pekerjaan-
pekerjaan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pekerja alih daya.

Dengan revisi ini, serikat buruh mengkhawatirkan kalau UU Cipta Kerja membuka kemungkinan
bagi perusahaan outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk
pekerja lepas dan pekerja penuh waktu.

Hal ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas jika tak ada regulasi lain
turunan dari UU Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, dalam suatu kesempatan tak menjelaskan secara spesifik
apakah batasan pekerjaan outsourcing masih dibatasi atau diperluas dalam UU Cipta Kerja.

Dalam penjelasannya terkait revisi pasal outsourcing di UU Cipta Kerja, Ida hanya mengatakan
kalau perubahan terjadi pada prinsip pengalihan perlindungan.
"Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja dalam kegiatan alih daya atau outsourcing
masih tetap dipertahankan. Bahkan dalam kegiatan alih daya UU ini memasukkan prinsip
pengalihan perlindingan hak bagi pekerja apabilaa terjadi pergantian perusahaan alih daya," kata
Ida dalam keterangan resminya.
Aturan yang dimaksud Ida di turunan UU Cipta Kerja adalah Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 35
Tahun 2021 yang menyebutkan, dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh
berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan
hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang obyek
pekerjaannya tetap ada.

"Persyaratan pengalihan pelindungan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jaminan atas kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan
PKWT dalam Perusahaan Alih Daya," demikian bunyi Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021.

Ayat selanjutnya mengatur, dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan atas
kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan alih daya bertanggung
jawab atas pemenuhan hak pekerja/buruh.
Pada awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan
langsung dengan bisnis inti perusahaan dan umumnya tidak mempedulikan jenjang karier.

Beberapa pekerjaan karyawan outsourcing antara lain operator telepon, call centre, petugas
keamanan, dan tenaga pembersih atau cleaning service. Namun saat ini, penggunaan
outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.

.

95