Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021

Judul Empat PP Turunan UU Cipta Kerja Rugikan Buruh
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/batam/ekonomi/984122/empat-pp-turunan-uu-cipta-
kerja-rugikan-buruh
Jurnalis Ahmad Rivai Kasim
Tanggal 2021-03-01 09:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Suprapto (Panglima FSPMI Batam) PP no 34 itu yang jelas mempermudah (TKA.Red)
dia bisa secara daring tidak harus menunjukkan langsung, walaupun di PP itu ada bahwa tetap
pengusaha itu harus membayar yang disebut di PP 34 tahun 2021 Dana Kompensasi Penggunaan
tenaga Kerja asing, saya tidak yakin itu akan berjalan mulus karena apa ? terlalu mudahnya TKA
itu masuk, lalu juga karena sampai buruh kasar apa yang mau dialih teknologikan ? ga ada ?

negative - Suprapto (Panglima Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) PP no 34 itu yang jelas
mempermudah (TKA.Red) dia bisa secara daring tidak harus menunjukkan langsung, walaupun
di PP itu ada bahwa tetap pengusaha itu harus membayar yang disebut di PP 34 tahun 2021
Dana Kompensasi Penggunaan tenaga Kerja asing, saya tidak yakin itu akan berjalan mulus
karena apa ? terlalu mudahnya TKA itu masuk, lalu juga karena sampai buruh kasar apa yang
mau dialih teknologikan ? ga ada ?

negative - Suprapto (Panglima Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) apakah dengan flexible
workers ini pemerintah sudah menjamin pekerja di indonesia ketika sudah tidak bekerja jaminan
sosial /ketenaga kerjaannya ada ? ini tidak ada, ini juga menyangkut juga adanya jaminan
kehilangan pekerjaan. Kalau iuran itu dibebankan ke pengusaha itu saya yakin pengusaha akan
menolak, tapi kalau itu tidak ada iuran untuk dana jaminan kehilangan pekerjaan hanya
mengambil dari dana yang saat ini ada di BPJS Ketenagakerjaan lama lama dana itu akan habis

Ringkasan

Pihak pekerja merasa bahwa turunan dari undang - undang cipta kerja yang telah diterbitkan
pemerintah beberapa waktu lalu semakin menggerus hak - hak dari buruh yang ada di Indonesia,
adapun 4 peraturan pemerintah yang paling di protes oleh buruh ialah PP nomor 34 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP no 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja,Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP nomor 36 tentang Pengupahan
dan PP nomor 37 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

98