Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021
P. 21
Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan
Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu
Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pansel BPJS telah
melaksanakan tugasnya dengan baik, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang,
tes psikologi dan profil asesmen serta wawancara.
Ketua DJSN Tb. Achmad Choesni, menyampaikan meskipun di tengah pandemi, proses seleksi
tetap dapat dilaksanakan dengan baik, yang dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional
dan penuh dedikasi. Melalui proses yang ketat selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
"Pansel BPJS Kesehatan memilih dan mengusulkan kepada Presiden 13 nama untuk calon
Anggota Dewas dan 16 nama untuk calon Direksi. Sedangkan Pansel BPJS Ketenagakerjaan
memilih dan mengusulkan kepada Presiden masing-masing 14 nama untuk calon Anggota Dewas
dan calon Direksi," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/2/2021).
Presiden pun telah menetapkan jajaran Dewas dan Direksi BPJS sesuai dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2020 dan 38/P Tahun 2020 pada 19 Februari
2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotan Direksi BPJS Masa
Jabatan Tahun 2021-2026.
Pada Senin, 22 Februari 2021, Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewas
dan Direksi BPJS di Istana Negara.
"DJSN mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pansel BPJS," kata Achmad Choesni
saat pertemuan antara DJSN dan Pansel BPJS dalam rangka menyampaikan ucapan terima kasih
dan beramah tamah.
DJSN menyambut baik susunan Dewas dan Direksi BPJS dan siap bekerja sama dengan baik
sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan DJSN yang diatur dalam Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Sesuai UU SJSN, DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi
penyelenggaraan SJSN.
DJSN bertugas: (a) melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan
jaminan sosial; (b) mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional; (c)
mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran
operasional kepada Pemerintah.
Selanjutnya, DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program
jaminan sosial. (ANP).
20
