Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021

PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Mengutip PP35/2021, pasal 5 menerangkan PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk
pekerjaan tertentu yaitu:a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama. Pekerjaan yang bersifat musiman. Pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

Apa saja alasan buruh mengecam aturan tersebut? 1. Tak Ada Harapan Jadi Karyawan Tetap
Pihaknya mengecam aturan tersebut karena buruh bisa dikontrak hingga 5 tahun tanpa adanya
kepastian diangkat sebagai karyawan tetap.

"Harapan untuk diangkat sebagai karyawan tetap pasti hilang, kenapa? Karena kontrak dia bisa
berulang-ulang tanpa batas waktu periode," kata Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi
detikcom, kemarin Minggu (28/2/2021).
Dijelaskannya, jika tidak ada periode kontrak, hanya batas waktu kontrak maka akan terjadi
kontrak yang berulang-ulang.

"Misal dikontrak 2 minggu ya bisa dipecat, dikontrak lagi sebulan dipecat, dikontrak lagi setahun,
bisa saja terjadi dalam 5 tahun periode kontraknya ratusan kali," sebutnya.

Simak juga video 'KSPI Kirim Surat ke Jokowi Minta Bantuan Subsidi Upah Dilanjutkan': 2. Buruh
Dihantui Pemutusan Kontrak Secara psikologis, menurutnya aturan tersebut bisa membuat buruh
merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan. Akibatnya produktivitas akan turun sehingga yang
rugi perusahaannya juga.

"Itu produktivitas pasti menurun. Sebenarnya rugi perusahaan itu. PP Nomor 35 ini merugikan
pengusaha juga sebenarnya kalau dipikirkan secara baik-baik, sebagai perusahaan yang modern
ya. Kalau perusahaan abal-abal tentu senang ya karena (bisa) kontrak pecat-kontrak pecat,"
jelas Iqbal.

3. Terancam Tak Dapat Jaminan Ketenagakerjaan Said Iqbal berpendapat bahwa artinya buruh
bisa dikontrak hanya beberapa minggu atau bulan saja. Konsekwensinya, mereka bisa
kehilangan hak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan, termasuk jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP).

"Nah, dengan dikontrak pendek, tidak mungkin lah perusahaan memberikan semacam JKP yang
dijanjikan dalam Undang-undang Cipta Kerja atau PP Nomor 37. Mana mau perusahaan
mengontrak berulang-ulang menyiapkan JKP," kata dia.

Sebab, salah satu syarat mendapatkan JKP minimal buruh yang bekerja pada usaha besar dan
usaha menengah harus diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM, atau
pekerja/buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang
kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Selain itu, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS
Ketenagakerjaan sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja.

61