Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021
P. 80
Salah satu pasal yang jadi kontroversi dan ditentang serikat buruh adalah Bab V tentang Tata
Cara Pemutusan Hubungan Kerja. Bagian regulasi terkait PHK diatur dalam Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 38, dan Pasal 39.
Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, pemerintah memperbolehkan perusahaan atau pengusaha
melakukan PHK kepada karyawannya dengan 7 alasan. Berikut rinciannya: PP Nomor 35 Tahun
2021 juga mengatur soal hak pesangon bagi pekerja korban PHK. Berdasarkan Pasal 40 ayat
(2), berikut perhitungan pesangon korban PHK: Sementara dalam Pasal 43 diatur, bahwa
perusahaan atau pemberi kerja bisa mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan
kepada pekerja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40, apabila perusahaan
melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian perusahaan.
Jika memenuhi syarat tersebut, maka perusahaan diizinkan pemerintah untuk memberikan
pesangon sebesar separuh atau 0,5 kali dari besaran pesangon di Pasal 40.
Namun, pekerja bisa mendapatkan tambahan berupa uang penghargaan masa kerja sebesar 1
kali dari ketentuan di Pasal 40 ayat (3).
Ketentuan pengurangan pesangon juga bisa dilakukan perusahaan apabila ada pengambialihan
perusahaan yang mengakibatnya perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja (Pasal 42 ayat (2)).
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, menjelaskan meski
perusahaan dibolehkan pengurangi jumlah uang pesangon pekerja atau buruh korban PHK, ada
persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan.
"Pernyataan ini perlu kami luruskan, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur mengenai besaran nilai
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan alasan
PHK yang juga sudah disebutkan dalam PP tersebut," kata Anwar dihubungi Kompas.com.
"Jadi tidak benar perusahaan dapat memberikan (pesangon) separuhnya saja, hal ini harus
dilihat dulu PHK-nya dalam konteks atau alasan apa," lanjut dia.
Menghindari aji mumpung perusahaan yang tidak masuk dalam alasan PP tersebut, maka
Kemenaker akan memperkuat pengawasan sehingga tidak terjadi pemberian pesangon PHK
separuh.
"Ada pengawasan tenaga kerja, itu yang juga akan kita perkuat sehingga berbagai moral hazard
(penyimpangan moral) bisa kita minimalisir," ujar Anwar.
79
