Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021

APINDO BATAM : TIDAK BENAR KALAU TURUNAN UU CIPTA KERJA RUGIKAN KAUM
BURUH.
Batam: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam menepis keluhan dari serikat pekerja
bahwa turunan UU Ciptakerja khususnya empat Peraturan pemerintah dengan nomor 34,35,36
dan 37 dapat semakin menggerus dan merugikan buruh, justru Apindo berkeyakinan bahwa
turunan undang - undang tersebut menyelamatkan kedua belah pihak baik pekerja maupun
pengusaha.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid meminta para serikat untuk membaca lebih teliti turunan
undang - undang tersebut, sebab menurut pengusaha peraturan pemerintah yang telah
diterbitkan ini sebenarnya lebih melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada para
buruh, khususnya saat mengalami pemutusan hubungan kerja akan ada tunjangan dari
pemerintah yang diberikan sampai si pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru.

"menurut kami itu lebih melindungi kawan - kawan buruh, lebih memberikan kepastian hukum
termasuk ada tambahan ketika kawan kawan buruh mengalami kehilangan pekerjaan itu ada
semacam tunjangan dari pemerintah ataupun BPJS ketenagakerjaan sampai ia mendapatkan
pekerjaan baru, itu cukup fair bagi kami" ucap Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid. Senin
(01/03/21).

Selain itu Rafki juga mengatakan langkah pemerintah melalui turunan UU Ciptaker tidak hanya
melindungi buruh tetapi juga membela para pencari kerja yang tidak memiliki serikat dengan
membuka lapangan pekerjaan seluas - luasnya melalui PP turunan tersebut.

"ada pihak yang terlupakan, yaitu kawan - kawan, adik - adik yang tidak punya asosiasi, yaitu
para pencari kerja. para pencari kerja ini adalah yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah dan
tidak mungkin membentuk serikat buruh ataupun serikat usaha sehingga mereka tidak mampu
bersuara, padahal jumlahnya ini pengangguran sangat banyak ditengah pandemi bahkan
dibatam lebih dari 10 persen, siapa yang mau menyuarakan mereka ini ? inilah juga yang
dilindungi pemerintah" Tambah Rafki.
Sebelumnya diberitakan Pihak pekerja merasa bahwa turunan dari undang - undang cipta kerja
yang telah diterbitkan pemerintah beberapa waktu lalu semakin menggerus hak - hak dari buruh
yang ada di Indonesia, adapun 4 peraturan pemerintah yang paling di protes oleh buruh ialah
PP nomor 34 tentang penggunaan tenaga kerja asing, PP no 35 tentang perjanjian kerja waktu
tertentu, alih daya, waktu kerja,waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, PP nomor 36
tentang pengupahan dan PP nomor 37 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan
pekerjaan.

Panglima Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Suprapto menyoroti PP no 37 tahun 2021
tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Suprapto mengatakan bahwa
pemerintah menjamin masyarakat kelas pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap mendapatkan
jaminan social, akan tetapi hal tersebut akan mustahil sebab pengusaha berpotensi menolak jika
mereka harus membayarkan iuran tersebut saat pekerja masih berstatus aktif.

"apakah dengan flexible workers ini pemerintah sudah menjamin pekerja di indonesia ketika
sudah tidak bekerja jaminan sosial atau ketenaga kerjaannya ada ? ini tidak ada, ini juga
menyangkut juga adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau iuran itu dibebankan ke
pengusaha itu saya yakin pengusaha akan menolak, tapi kalau itu tidak ada iuran untuk dana
jaminan kehilangan pekerjaan hanya mengambil dari dana yang saat ini ada di BPJS
Ketenagakerjaan lama lama dana itu akan habis" Jelas Suprapto. (ARK).

81