Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021
P. 79

Judul               Simak, Ini 14 Alasan Perusahaan Boleh PHK Buruh di Aturan Terbaru
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2021/03/01/142133126/simak-ini-14-
                                    alasan-perusahaan-boleh-phk-buruh-di-aturan-terbaru
                Jurnalis            Muhammad Idris
                Tanggal             2021-03-01 14:21:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pernyataan ini perlu kami luruskan, PP
              Nomor 35 Tahun 2021 mengatur mengenai besaran nilai uang pesangon, uang penghargaan
              masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan alasan PHK yang juga sudah disebutkan
              dalam PP tersebut

              negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jadi tidak benar perusahaan dapat
              memberikan (pesangon) separuhnya saja, hal ini harus dilihat dulu PHK-nya dalam konteks atau
              alasan apa

              neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ada pengawasan tenaga kerja, itu yang
              juga  akan  kita  perkuat  sehingga  berbagai  moral  hazard  (penyimpangan  moral)  bisa  kita
              minimalisir


              Ringkasan

              Pemerintah  resmi  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  35  Tahun  2021  tentang
              Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
              Hubungan Kerja . PP ini menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja di bidang perburuhan alias
              merevisi  regulasi  lama,  yakni  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU
              Ketenagakerjaan).



              SIMAK, INI 14 ALASAN PERUSAHAAN BOLEH PHK BURUH DI ATURAN TERBARU

              JAKARTA, - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021
              tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan
              Pemutusan Hubungan Kerja .

              PP ini menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja di bidang perburuhan alias merevisi regulasi
              lama, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

                                                           78
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84