Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021
P. 74
Secara khusus, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menolak 4 PP
turunan klaster ketenagakerjaan yang menurutnya akan membuat buruh makin terperosok.
Adapun 4 PP turunan yang ditolak buruh yakni PP 34 tentang Tenaga Kerja Asing, PP 35 tentang
PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja hingga PHK, PP 36 tentang Pengupahan, dan terakhir PP 37
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Terdapat sejumlah persoalan yang sudah berulang kali disinggung oleh KSPI, seperti perubahan
pesangon, jam kerja, ketentuan PKWT, hingga dihapusnya aturan Upah Minimum Kabupaten
Kota (UMK).
Aturan di PP 36 ini, menurut Said akan membuat kesejahteraan buruh makin terancam.
"UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP yang berlaku itu memiskinkan buruh
secara struktural dan kembali pada upah murah," kata Said seperti dikutip oleh Pikiran-
Rakyat.com dari situs resmi Bursa Efek Indonesia.
UU Ciptaker, atau Omnibus Law ini menurut Said berpotensi menimbulkan durasi kerja yang
panjang dan menyulitkan buruh secara ekonomi.
"Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang boleh menggunakan outsourcing,
ini perbudakan zaman modern. Sudah kan upahnya murah, kontraknya berulang-ulang dan
disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi, itu yang disebut perbudakan modern,"
tuturnya.***.
73
