Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021
P. 73

Judul               PP Turunan UU Cipta Kerja Ditolak Buruh, KSPI Ungkap Alasannya
                Nama Media          pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011515536/pp-turunan-
                                    uu-cipta-kerja-ditolak-buruh-kspi-ungkap-alasannya
                Jurnalis            Billy Mulya Putra
                Tanggal             2021-03-01 16:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP
              yang berlaku itu memiskinkan buruh secara struktural dan kembali pada upah murah

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang
              boleh menggunakan outsourcing, ini perbudakan zaman modern. Sudah kan upahnya murah,
              kontraknya berulang-ulang dan disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi, itu yang disebut
              perbudakan modern


              Ringkasan

              Sebelumnya,  UU  tersebut  sempat  mendapatkan  penolakan  dari  kaum  buruh  dan  mahasiswa
              lantaran dinlai lebih mementingkan kalangan pengusaha. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara
              resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU Ciptaker yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan
              4 Peraturan Presiden ( PP ).



              PP TURUNAN UU CIPTA KERJA DITOLAK BURUH, KSPI UNGKAP ALASANNYA

              Undang-undang ( UU ) Cipta Kerja yang diresmikan oleh dan Pemerintah kini memasuki babak
              baru.

              Sebelumnya,  UU  tersebut  sempat  mendapatkan  penolakan  dari  kaum  buruh  dan  mahasiswa
              lantaran dinlai lebih mementingkan kalangan pengusaha.

              Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU Ciptaker yang
              terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden ( PP ).

              Dalam PP tersebut didalamnya berisi pekerja dengan status PKWT dapat dikontrak hingga 5
              tahun ke depan.

              Namun, PP tersebut nyatanya ditolak oleh buruh.

                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78