Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021
P. 70
ketenagakerjaan, di tengah adanya harapan setelah proses vaksinasi COVID-19 telah dimulai
pada awal 2021.
Dia menegaskan perluasan kesempatan kerja itu akan dilakukan dengan peningkatan
kompetensi melalui berbagai kegiatan di Balai Latihan Kerja baik yang berada di pusat maupun
daerah.
Selain itu, Kemnaker juga akan terus mengintensifkan program Padat Karya Infrastruktur dan
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan berbagai kegiatan lain yang bersifat meluaskan kesempatan
kerja.
Kemnaker menargetkan program pelatihan di BLK tidak hanya untuk menyelesaikan masalah
klasik ketenagakerjaan seperti daya saing dan produktivitas yang masih kalah dengan negara
lain, tapi juga mencapai link and match ketenagakerjaan di mana mengembangkan kompetensi
yang dibutuhkan pasar kerja.
Terkait pelatihan, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi juga mengatakan bahwa
Kemnaker berusaha meminimalkan peningkatan angka pengangguran di tengah pandemi
COVID-19.
Untuk pelatihan, diterapkan sistem pelatihan campuran dan fokus untuk mendorong kesempatan
kerja serta kewirausahaan. Kemnaker juga akan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan
terkait wajib lapor ketenagakerjaan, guna mengetahui kondisi ketenagakerjaan di setiap
perusahaan yang terintegrasi dalam platform SISNAKER.
"Pelatihan yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong
minat masyarakat untuk berwirausaha, yang pada akhirnya dapat menekan angka
pengangguran, serta memulihkan perekonomian tenaga kerja," kata Anwar.
Dalam sektor jaminan sosial ketenagakerjaan, tahun ini dikeluarkan peraturan pemerintah (PP)
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
JKP akan dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan akan memberikan manfaat bagi peserta
yang terkena pemutusan hubungan kerja, dengan syarat sudah terdaftar menjadi peserta selama
24 bulan bermasa iuran 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama tiga bulan.
JKP akan disalurkan dalam bentuk uang tunai maksimal enam bulan, akses informasi pasar kerja
dan pelatihan yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK. Dalam aturan itu, pengusaha wajib
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKP.
Semua upaya ini diharapkan mampu membantu pekerja dan pemberi kerja untuk lebih tangguh
dalam menghadapi pandemi hingga mampu ke luar dalam segala kesulitan yang mengikutinya.
69
