Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 MARET 2021

Dilakukan juga program bantuan perluasan kesempatan kerja untuk penanggulangan dampak
COVID-19 yang membantu 327.013 tenaga kerja lewat pelatihan wirausaha baru, inkubasi bisnis,
padat karya, wirausaha berbasis ekonomi digital dan tenaga pendamping pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintah juga menaruh perhatian khusus untuk pekerja migran Indonesia yang
penempatannya sempat terhenti ketika banyak negara memutuskan untuk menutup
perbatasannya.

Dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang
dikeluarkan pada akhir Juli 2020, pemerintah mulai membuka kembali penempatan di negara
yang sudah bisa menerima pekerja asing dengan protokol kesehatan.

Selain itu pemerintah lewat Kemnaker juga melakukan langkah perlindungan kepada tenaga
kerja Indonesia (TKI) yang sudah berada di negara-negara penempatan. Bekerja sama dengan
BPJS Ketenagakerjaan telah diberikan bantuan masker untuk PMI di Hongkong, Taiwan,
Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.

Kemnaker juga memberikan bantuan bahan pokok kepada PMI yang terdampak COVID-19 di
negara-negara penempatan dan pengalokasian program perluasan kesempatan kerja bagi
CPMI/PMI dan anggota keluarganya. Bantuan tersebut berupa Program Padat Karya
Infrastruktur, Padat Karya Produktif, Inkubasi Bisnis, Teknologi Tepat Guna, dan Tenaga Kerja
Mandiri.

Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah, Badan Pelindungan Pekerjam Migran
Indonesia (BP2MI) dan perusahaan penempatan PMI (P3MI) untuk membantu sosialisasi dan
mendorong CPMI/PMI terdampak COVID-19 agar mendapatkan bantuan lewat Kartu Prakerja.

Pandemi juga memberikan dampak terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dengan terjadi
penurunan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dari 54.450.009 orang pada 2019 menjadi
51.759.507 orang pada 2020.

Secara khusus, kepesertaan pada segmen PMI juga mengalami penurunan dari 539.239 pada
2019 menjadi 389.760 pada 2020.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021 Agus Susanto penurunan itu
disebabkan karena adanya pembatasan penempatan PMI di berbagai negara akibat pandemi
COVID-19, selain ada pekerja yang tidak diperpanjang masa kerjanya.

Rencana 2021 Jelang setahun pandemi COVID-19 di Indonesia pada Maret 2021, pemerintah
masih menjalankan beberapa program bantuan untuk pekerja. Namun, pada tahun ini program
bantuan pekerja akan difokuskan dalam Kartu Prakerja.

"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ masih
ada insentifnya yang tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengatakan bahwa alokasi yang diberikan terhadap program itu cukup besar untuk
tahun ini yaitu sebesar Rp20 triliun. Ida sendiri menegaskan bahwa BSU tidak masuk dalam
APBN 2021.

Program Kartu Prakerja untuk 2021 sendiri telah dimulai dengan pembukaan Gelombang 12 pada
23-26 Februari 2021 dengan Gelombang 13 rencananya dibuka pada Maret 2021.

Terkait masih berlangsungnya pandemi, Ida Fauziyah mengatakan pemerintah akan fokus pada
perluasan kesempatan kerja untuk menanggulangi dampak berkelanjutan pada sektor

68