Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 105
"Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena disamping PP ini memuat aturan yang
lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk
memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita," kata Ida dalam
keterangan tertulis, Kamis (22/4).
Dia menjelaskan, tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan
aspek pelindungan dan jaminan sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja
antarnegara sangat dinamis.
Menurutnya, ke depannya, pemerintah menginginkan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri
semakin banyak berorientasi kepada mereka yang skilled dan kompeten.
"Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan
pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja
migran dan penerapan regulasi yang baik, " terang Ida.
Adapun, PP 59/2021 ini terdiri dari 7 Bab. Bab I memuat tentang Ketentuan Umum. Bab II
mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut Ida, pelindungan PMI
adalah isu sentral, sehingga diatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat bekerja,
selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja.
Selanjutnya, Bab III PP No. 59/2021 mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
penempatan dan pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan
pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini
akan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan 8 layanan instansi/lembaga dalam bentuk desk.
Bab IV PP No. 59/2021 mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
Bab V PP No. 59/2021 mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Bab
VI mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.
Adapun Bab VII sebagai bab terakhir mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa
aturan sebelumnya yaitu PP No. 3 Tahun 2013; PP No. 5 Tahun 2013; PP No. 4 Tahun 2015;
dan Perpres No. 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
104
