Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 109
PANTAU PEMBAYARAN THR LEBARAN 2021 DI MINAHASA, DISNAKER MINAHASA
BUKA POSKO PENGADUAN
Manado, - Menyambut hari raya Indul Fitri (Lebaran), pekerja atau buruh beragama Islam berhak
mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.
Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pembayaran THR Keagamaan Tahun 2021, Dinas
Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa membuka Pos Komando (Posko) Pengaduan.
Selain menjadi tempat pengaduan, Posko yang berlokasi di Keluarahan Wulauan, Tondano juga
akan melakukan pemantauan pembayaran THR di Minahasa.
"Berdasarkan arahan dari Kementerian, agar dinas yang membidangi Ketenagakerjaan
membentuk pos komando pengaduan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021.
Bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Minahasa," kata Arody Tangkere, Kadisnaker Minahasa,
Kamis (22/04) sore.
Tangkere menghimbau, agar seluruh pengusahaa yang ada di Kabupaten Minahasa agar
melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, secara khusus memberikan THR
kepada pekerja atau buruh yang akan merayakan hari raya keagamaan.
"Pengusaha wajib membayar THR Keagamaan 7 hari sebelum hari raya. Apabila pekerja atau
buruh yang tidak mendapatkan THR sebagai hak, dapat melaporkan ke posko pengaduan," jelas
Tangkere.
Dia Optimis, THR Keagaaman 2021 ini, para pengusaha akan melakukan pembayaran sebagai
kewajiban kepada pekerja tepat waktu dan sesusai ketentuan.
Sementara itu, Jack Andalangi, Korwil Sulut Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
menjelaskan, sesuai pembicaraan pimpinan Kementerian Ketenagakerjaan dan Delegasi Buruh
ditegaskan untuk THR Kegamaan tidak bisa dicicil.
"7 hari sebelum hari raya harus di bayar dan tidak bisa dicicil. Jika tidak maka itu merupakan
pelanggaran.
Kenapa pemerintah mengambil kebijakan seperti itu, walaupun masih di masa pandemi, karena
banyak stimulus dan bantuan yang diberikan pemerintah untuk pengusaha dan sektor ekonomi,"
ungkap Andalangi.
KSBSI juga meminta agar posko pengaduan THR Keagamaan 2021 di Kabupaten Minahasa bisa
proaktif.
Selain menerima laporan, juga harus memantau implementasi pembayaran THR 2021. Serta
posko tersebut mudah diakses oleh buruh.
"Posko harus mudah dijangkau oleh buruh, apakah di kantor atau di tempat yang memudahkan
buruh untuk mengadu.
Memang tahun lalu di Minahasa tidak ada pengaduan tapi bukan berarti tidak ada masalah.
Itu terjadi sering kali karena buruh takut melaporkan dan sering posko pengaduan tidak diketahui
atau sulit dijangkau," pungkasnya.
YOUTUBE TRIBUN MANADO:.
108
