Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 131

Menurut Fadjar, THR merupakan pendapatan non upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak atas
              THR adalah Pekerja/Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja kontrak)
              yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

              Pada  umumnya,  THR  wajib  diberikan  oleh  Pengusaha  kepada  Pekerja/Buruh  serta  Wajib
              dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

              Keputusan  THR  untuk  tahun  ini  sudah  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Menaker  RI  Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  tahun
              2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Dibentuk Posko THR untuk Pengaduan Pembayaran

              Namun,  kata  Fadjar,  Covid-19  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  kondisi
              perekonomian pada saat itu terutama terhadap kelangsungan usaha. Pengusaha yang merasa
              tidak mampu memberikan THR, diberikan kesempatan melakukan perundingan bipartite antara
              pengusaha dan perwakilan pekerja.

              Ada perbedaan aturan dengan tahun 2020. Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat
              harus tertulis dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan.

              Syaratnya, paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang
              bersangkutan. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan membayar
              THR  2021  secara  tepat  waktu  berdasarkan  laporan  keuangan  internal  perusahaan  yang
              transparan.

              “ Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
              nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
              atau kebiasaan yang telah dilakukan,” kata dia.
              Bentuk Posko THR

              Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
              tentang  Pengupahan,  dan  Permenaker  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari  Raya
              Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan
              untuk  memberikan  pelayanan  informasi,  konsultasi,  pemantauan  pelayanan,  pengaduan
              pembayaran THR.

              “ Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring,” kata dia.























                                                           130
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136