Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

SEBAIKNYA THR TIDAK DIHABISKAN SAAT LEBARAN

batampos.id - Ada baiknya jika tunjangan hari raya (THR) digunakan dengan bijak. Dalam arti,
harus ada pembagian yang tepat sesuai kebutuhan.

Perencana Keuangan Mike Rini Sutikno mengatakan THR lebih baik tidak dihabiskan untuk
keperluan hari raya saja. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, THR harus disimpan dengan baik
untuk kebutuhan lain atau setelah hari raya.

"Pola pikir kita mengenai THR perlu diubah, THR bukan rezeki yang datang untuk dihabiskan
semua pada saat hari raya," ucap Rini pada acara Webinar dengan tema 'Cerdas Kelola
Tunjangan Hari Raya' yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Menurut Mike, pengelolaan THR bisa dibagi ke dalam beberapa pos pengeluaran. Pertama,
ungkap Mike, harus ditempat untuk pos pengeluaran priorotas. Tapi bukan untuk kebutuhan
sehari-hari. Melainkan untuk ditabung sebagai dana darurat, pelunasan hutang, serta investasi
untuk masa depan.

"Dana darurat sangat penting karena masa epidemi ini situasi yang tidak pasti. Proporsi untuk
pos prioritas ini adalah 10-30 persen dari THR yang didapat," paparnya.

Lalu, pos pengeluaran selanjutnya adalah zakat, infak, dan sedekah dengan proporsi 10 persen
dari THR. Kemudian, pengeluaran untuk sajian khas hari raya sebesar 5-15 persen dari THR.
Pengeluaran untuk busana dan perlengkapan ibadah juga dialokasikan sebesar 5-15 persen dari
THR yang di dapat.

Dia menambahkan dana THR dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti liburan, halal
bihalal, renovasi rumah. "Keperluan seperti ini dialokasikan hanya sekitar 10-15 persen,"
tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengupahan Ditjen PHI JSK Kemnaker Dinar Titus
Jogaswitani mengatakan, THR wajib dibayarkan oleh pengusaha pada pekerja menjelang hari
raya meski di tengah pandemi Covid-19. Baik perusahaan lama maupun baru.

Sedangkan, bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi dan tidak mampu membayar THR
sesuai dengan waktu yang ditentukan, perusahan tersebut tetap wajib membayar THR. Maka
perlu adanya dialog antara pengusaha dan pekerja untuk kesepakatan tertulis.
"THR dapat memulihkan ekonomi nasional dari dampak pademi Covid-19," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pengupahan Ditjen PHI JSK mengatakan, perusahaan atau pengusaha
yang terlambat membayar THR dikenakan denda 5 persen dari jumlah THR yang dibayarkan
kepada para pekerjanya. Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan
pekerja.

"Sedangkan Perusahaan yang tidak membayar THR maka ada sanksi yang akan diberlakukan,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara bagi sebagian atau seluruh alat produksi,
hingga pembekuan kegiatan usaha," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Korporat, Danone Indonesia Arif Mujahidin
mengatakan THR merupakan salah satu bentuk dukungan kepada karyawan. "Ketika karyawan
bahagia, maka produktivitas pun ikut meningkan," ucapnya.

( Editor: Suprizal Tanjung.

145