Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 147
Judul Pembayaran Beasiswa yang Tertunda Bagi Ahli Waris Pekerja Segera
Dilaksanakan
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Beasiswa Pendidikan Anak Peserta JKK JKM
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/261552-pembayaran-
beasiswa-yang-tertunda-bagi-ahli-waris-pekerja-segera-dilaksanakan
Jurnalis Wahyu Atmadji
Tanggal 2021-04-22 15:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pembayaran beasiswa kepada anak pekerja yang meninggal akhirnya dapat ditunaikan setelah
PP Nomor 82 Tahun 2019 ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021. Permenaker mengatur tata cara penyelenggaraan program
Jainam Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan JaminannHribTua (JHT) yang
efektif berlaku pada 1 April 2021.
PEMBAYARAN BEASISWA YANG TERTUNDA BAGI AHLI WARIS PEKERJA SEGERA
DILAKSANAKAN
JAKARTA - Pembayaran beasiswa kepada anak pekerja yang meninggal akhirnya dapat
ditunaikan setelah PP Nomor 82 Tahun 2019 ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021. Permenaker mengatur tata cara
penyelenggaraan program Jainam Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan
JaminannHribTua (JHT) yang efektif berlaku pada 1 April 2021.
Permenaker mengatur teknis pelaksanaan pemberian manfaat tiga progam dari Badan Pelaksana
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) teraebut. Salah satunya mengatur
pembayaran beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris pekerja.
Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan RI, pada kegiatan penyerahan Beasiswa bersama
BPJAMSOSTEK, Kamis, menyampaikan secara simbolis beasiswa kepada anak ahli waris peserta
dan mengucap syukur atas implementasi Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 yang bertepatan di
bulan Ramadan sekaligus memperingati Hari Kartini.
Ia mengatakan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 ini sangat dinantikan kehadirannya karena
merupakan penggabungan dari tiga Permenaker dan satu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
(Kepmenaker) yang sebelumnya mengatur mekanisme pemberian manfaat jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Adapun regulasi yang dimaksud Ida adalah Permenaker Nomor 26 tahun 2015, Permenaker
Nomor 21 tahun 2017 sebagai perubahan dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, dan
Permenaker Nomor 44 Tahun 2015 serta Kepmenaker Nomor 609 tahun 2012.
146