Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

"Pemenuhan pembayaran tunjangan hari raya, tanpa disadari dapat membantu peningkatan
perekonomian dari sisi permintaan," jelas Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden
(KSP) Fadjar Dwi IVisnuwardhani, Kamis (22/4).

Menurut Fadjar, tunjangan hari raya merupakan pendapatan non upah. Adapun pekerja/buruh
yang berhak atas TI1R adalah Pekerja/Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/ Buruh PKWT
(pekerja kontrak) yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

Pada umumnya, THR wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh serta Wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Keputusan THR untuk tahun ini
sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

Namun, kata Fadjar, Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi
perekonomian pada saat itu terutama terhadap kelangsungan usaha. Untuk itu, dalam kerangka
pelaksanaan THR 2021, walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan bipar-
tite antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja jika pengusaha merasa tidak mampu, namun
terdapat perbedaan dengan aturan 2020.

Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran
T1IR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan.

Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR 2021 secara
tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

"Apabila besaran nilai tunjangan hari raya yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan
lebih besar dari nilai THR di atas, maka TFIR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai
dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan yang telah dilakukan," ungkap Fadjar.
Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

Adapun untuk pengawalan pelaksanaan tunjangan, dibentuk posko-posko THR 2021 yang
bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pemantauan pelayanan,
pengaduan pembayaran tunjangan hari raya tersebut.

"Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," tutup Fadjar. (git/fin)

16