Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 18
Judul DPRD: Perusahaan Wajib Beri THR
Nama Media Radar Sukabumi
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg5
Jurnalis ADV
Tanggal 2021-04-23 06:38:00
Ukuran 136x91mmk
Warna Warna
AD Value Rp 13.600.000
News Value Rp 68.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hera Iskandar (Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi) Sesuai Surat Edaran
Menteri Tenaga Kerja (Kemnaker) RI Nomor M/6/HK.04/1V/2021. Maka saya mendorong agar
pemerintah daerah, dalam hal ini Disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk
segera mensosialisasikan SE tersebut. Baik kepada para pengusaha maupun pekerja yang ada
di Kabupaten Sukabumi
positive - Hera Iskandar (Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi) Hal ini agar pengusaha
atau pabrik tersebut segera mencari solusi keuangan dan memberikan penjelasan jika THR ini
adalah kewajiban mereka kepada pekerjaanya,
Ringkasan
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengingatkan agar pengusaha atau
seluruh perusahaan di Kabupaten Sukabumi menunaikan kewajibannya berupa pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada buruh atau karyawan. Kepada Radar Sukabumi,
Hera mengatakan, THR merupakan hak pekerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Sehingga pengusaha yang memperkerjakan
pekerjanya selama 12 bulan atau lebih, wajib memberikan hak THR
DPRD: PERUSAHAAN WAJIB BERI THR
SUKABUMI * Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengingatkan agar
pengusaha atau seluruh perusahaan di Kabupaten Sukabumi menunaikan kewajibannya berupa
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada buruh atau karyawan.
Kepada Radar Sukabumi, Hera mengatakan, THR merupakan hak pekerja sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Sehingga pengusaha
yang memperkerjakan pekerjanya selama 12 bulan atau lebih, wajib memberikan hak THR
"Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Kemnaker) RI Nomor M/6/HK.04/1V/2021. Maka
saya mendorong agar pemerintah daerah, dalam hal ini Disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan
17
