Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Airlangga menyebut, saat ini proses pencairan THR para pegawai negara tersebut masih dalam
proses finalisasi aturan pelaksanaan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"THR untuk ASN dan prajurit TNI Polri difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H-
10," ujarnya secara virtual, Senin (19/4).

Menurutnya, pencairan THR tersebut dipercepat dengan maksud untuk mendorong konsumsi.
Sehingga diharapkan akan menjadi stumulus pembangkit perekonomian nasional yang saat ini
masih terdampak Covid-19.

Sementara, THR Keagamaan untuk para pegawai swasta, akan cair paling lambat seminggu
sebelum Lebaran 2021. Hal itu akan dikawal oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang telah disampaikan, serta akan dimonitor melalui posko
THR.

"THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker M6 Tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling
lama dibayar H-7," pungkasnya.

SANKSI

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan, bahwa perusahaan
wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi tersebut bisa
dijatuhkan kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.

"Saya minta para gubernur, THR jadi Stimulus, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan
menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku," kata Ida di Jakarta,
Selasa (20/ 4/2021).

Kendati demikian, kata Ida, pemerintah tetap akan memberikan kelonggaran kepada perusahaan
yang tak mampu membayar THR paling lambat H-7. Artinya, pencairan THR bisa diberikan
kelonggaran maksimal H-1 Lebaran.

"Dengan catatan pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis
kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran," terangnya.
(idr)

257