Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 290
Setelah pendistribusian surat edaran tersebut, lanjut dia, pihaknya segera membuka posko
pengaduan sesuai instruksi Kementerian Ketenagakerjaan. Teknisnya, DPMPTSP naker tidak
jemput bola ke setiap perusahaan dan mencari kendala pembayaran para pekerjanya. Namun,
menunggu laporan. "Pihak pekerja yang harus lapor. Nanti kami fasilitasi ke perusahaan," ujar
mantan kabid penegakan Satpol PP Tuban.
Perlu diketahui, posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) yang segera dibuka di setiap daerah
tersebut memberikan sejumlah fasilitas. Mulai pelayanan informasi, pengaduan pelaksanaan
pembayaran THR, konsultasi, hingga pemantauan penegakan hukum pelanggaran pembayaran
tunjangan keagamaan tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Pengawas Ketenagakerjaan DPMPTSP Naker Tuban Tofik Rasdiyanto
menjelaskan, beroperasinya posko pengaduan masih menunggu surat dari provinsi. Namun
demikian, jika ada pengaduan terkait kendala pembayaran THR tetap dilayani.
Mengacu surat edaran yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan, lanjut dia, jika tidak ditemukan
kesepakatan dalam mediasi antara pekerja dan perusahaan yang diadukan, maka perusahaan
dijatuhi sanksi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021,
sanksi tersebut bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau selumh alat produksi, bahkan hingga pembekuan kegiatan usaha.
Tofik menyampaikan, jika pelaku usaha terdampak pandemi, maka harus dibuat perjanjian
dengan pekerja yang salah satu klausulnya terkait kesepakatan kapan THR dibayarkan, (dik/ds)
289
