Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 302
Tentunya perhitungan ekonominya sudah dilakukan, sehingga aturan ini bisa diterbitkan.
"Kita di Apindo berharap pelaku usaha bisa membayar penuh THR pekerja. Tentunya demi
kesejahteraan bersama," pungkasnya.
Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek menambahkan, kondisi bisnis di tengah pandemi
Covid-19 ini masih beragam. Ada yang sudah pulih, tapi ada juga yang di tahap bangkit. Perlu
ada penyesuaian dalam pembayaran THR. Bagi perusahaan yang sudah pulih, THR bisa
dibayarkan sesuai ketentuan tersebut. Namun, yang belum pulih bisa membicarakan dengan
pekerja masing-masing terkait kondisi.
"Pelaku usaha yang mampu harus membayar penuh, diusahakan demikian," ujarnya.
Menurutnya, ada sektor-sektor tertentu yang saat ini mengalami perbaikan. Tapi semua kembali
kepada kemampuan masing-masing pelaku usaha. Namun, aturan tersebut dikeluarkan pasti
melihat data-data perkembangan kondisi ekonomi terkini.
"Pasti aturan tersebut melihat sektor bisnis yang kebanyakan sudah membaik, sehingga bisa
membayarkan THR secara penuh, tanpa dicicil. Kita tentunya mau pekerja dan pelaku usaha
menemukan jalan keluar bersama, agar tidak merasa dirugikan satu pihak," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, THR
diberikan dengan ketentuan sebesar satu bulan upah. Sementara bagi pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR
diberikan secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali
satu bulan upah. (aji/ndu/kl5)
301
