Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 142
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat yang juga Presidium Aliansi Gerakan
Kesejahteraan Nasional (Gekanas), Roy Jinto, mengatakan, aksi tersebut, sebagai bentuk
penolakan menyusul akan disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang merupakan hasil pembahasan antara Panitia Kerja (Panja)
dan pemerintah pada Kamis (8/10/2020) mendatang.
MULAI HARI INI BURUH RENCANANYA AKAN MOGOK NASIONAL DAN GELAR AKSI
UNJUK RASA
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan ribu buruh dari sejumlah serikat kerja di berbagai
daerah, termasuk Jawa Barat akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok nasional mulai
tanggal 5-8 Oktober mendatang.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat yang juga Presidium Aliansi Gerakan
Kesejahteraan Nasional (Gekanas), Roy Jinto, mengatakan, aksi tersebut, sebagai bentuk
penolakan menyusul akan disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang merupakan hasil pembahasan antara Panitia Kerja (Panja)
dan pemerintah pada Kamis (8/10/2020) mendatang.
Hasil kesepakatan panja dan pemerintah terkait Klaster Ketenagakerjaan sangat merugikan
buruh . Hasil pembahasanya dinilai merugikan dan mengorbankan hak-hak para pekerja/buruh.
"Kami (buruh) sangat dirugikan dengan disepakatinya penghapusan syarat jenis pekerjaan,
batasan waktu PWKT/kontrak, outsourcing atau alih daya berdasarkan kesepakatan pembahasan
antara panja dan pemerintah terkait klaster tenaga kerja," ujarnya saat dihubungi melalui
telepon, Minggu (4/9/2020) Kekecewaan para buruh lainnya, kata Roy, terkait dikuranginya
nilai pesangon, dihapuskannya upah minimum sektor, cuti-cuti yang menjadi hak buruh ,
dipermudahnya perusahaan melakukan PHK, dll.
"Ini membuktikan bahwa DPR bukan lagi representasi rakyat, tidak mendengarkan aspirasi
buruh . DPR telah mengkhianati buruh ," ucapnya.
Oleh karena itu, menurut dia, berdasarkan hasil rapat Pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
tergabung dalam Aliansi Gekanas yang terdiri atas dua konfederasi dan 32 Federasi Serikat
Pekerja tingkat Nasional pada 27 September 2020 lalu, para buruh menyatakan dengan tegas
menolak seluruh hasil pembahasan Panja dan pemerintah mengenai Omnibus Law RUU Cipta
Kerja khususnya klaster Ketenagakerjaan.
"Kami akan melakukan perlawanan secara konstitusional, dengan melakukan aksi unjuk rasa
dan mogok nasional ," ujar Roy.
Sebagai bentuk kekecewaan, pada Senin (5/10/2020), perwakilan pekerja/buruh DKI Jakarta,
Bekasi Raya, Jawa Barat, dan Banten akan mulai menggelar aksi unjuk rasa yang di fokuskan
di depan Gedung DPR RI, Kementerian Koordinator Perekonkmian, dan Kementerian Tenaga
Kerja.
"Untuk agenda besok (5/10/2020), kami (Aliansi Gekanas) telah mempersiapkan para
pekerja/buruh dari Bekasi Raya yang terdiri dari Bekasi, Bogor, Depok, dan Karawang yang siap
berangkat. Sedangkan untuk DKI, Jabar, dan Banten sendiri massa yang akan datang ke DPR RI
sekitar 10 ribu hingga 15 ribuan," ujar Roy.
141
