Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 143
Aksi protes tersebut akan dilanjutkan dengan agenda aksi unjuk rasa nasional yang
mengakibatkan aksi mogok kerja nasional secara serentak mulai 6-8 Oktober 2020 dari seluruh
anggota serikat pekerja/buruh dengan lokasi aksi yaitu, perusahaan atau kawasan industri.
Kemudian aksi tersebut, akan berlanjut dengan longmarch menggunakan kendaraan roda dua
dan penyanpaian aspirasi di kantor-kantor pemerintah, termasuk DPRD, dan dinas-dinas tenaga
kerja di seluruh kabupaten/kota.
Ia menambahkan, mogok nasional ini sebenarnya bukan tujuan dari kaum buruh .
Akan tetapi, karena setelah melakukan upaya-upaya komunikasi persuasif secara lobi dialog
dengan Pemerintah dan DPR RI tidak membuahkan hasil, maka dengan terpaksa pihaknya
melakukan aksi turun ke jalan dan mogok nasional sebagai langkah terakhir.
Pasalnya, menurut dia, kalau RUU Cipta Kerja disyahkan pada sidang Paripurna DPR RI pada
tanggal 8 Oktober 2020, maka nasib kaum buruh akan semakin susah.
Disinggung terkait, adanya upaya pencegahan dari berbagai pihak terkait aksi ini, termasuk dari
pihak perusahan tempat para pekerja/buruh mencari nafkah, Roy pun membenarkan terjadinya
penolakan digelarnya tersebut.
Bahkan menurutnya, bukan hanya perusahaan tempat anggotanya bekerja, himbauan larangan
pun muncul dari Kadin, Apindo, dinas-dinas terkait, termasuk dari para kepala daerah.
Akan tetapi Ia menegaskan, aksi unjuk rasa merupakan hak fundamental dari para
pekerja/buruh dan hak dari setiap warga negara yang dilindungi undang-undang Nomor 9 Tahun
1998 serta pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi dari serikat pekerja
adalah perencana dan penanggung jawab pemogokan.
"Maka silakan saja himbauan (larangan aksi) tersebut dikeluarkan, akan tetapi kami memiliki hak
juga untuk tidak menghiraukan adanya himbauan tersebut. Harapan dari tuntutan dalam aksi
kami ini hanya satu yaitu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dibatalkan, khususnya dicabutnya
klaster ketenagakerjaan," katanya (Cipta Permana)..
142
