Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 138
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Kemenko Perekonomian) Kita adalah yang paling tinggi
memberikan jaminan pesangon. 32 kali. Vietnam mungkin hanya lierapa. Malaysia lierapa.
Karena itu. ini jadi pertimbangan orang masuk. Ketika saya (misalnya) investasi, karena ada satu
dua hal saya nanti lakukan PHK pesangon, tidak cukup modal saya. Ini jadi pertimbangan.
Ringkasan
Kesepatan pemerintah dan DPR mengenai pengurangan pesangon PHK melalui klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ditolak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP1).
"Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan," kala
Presiden KSPI, Said lqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/10).
BURUH TOLAK PENGURANGAN NILAI PESANGON PHK
Kesepatan pemerintah dan DPR mengenai pengurangan pesangon PHK melalui klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ditolak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP1).
"Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan," kala
Presiden KSPI, Said lqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/10).
Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
pesangon PHK diatur maksimal hingga 32 kali upah.
Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah
ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.
Said Iqbal pun mempertanyakan sumber dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan dalam membayar upah buruh.
la menilai skema pemberian pesangon oleh perusahaan dan pemerintah melalui JKP tidak masuk
akal karena sumber dana yang tidak jelas
"Dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang
walaupun dengan skema bani yaitu 23 bulan upah dibayar pengusaha dan 9 bulan dibayar BPJS
Ketenagakerjaan tidak masuk akal." kata dia.
"Karena tanpa membayar iuran, tapi BPJS membayar pesangon buruh 9 bulan." ujar Said lqbal.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati pengurangan pesangon PHK melalui klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
Pemerintah yangdivvakiii Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dan Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengusulkan, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19
kali upah ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali
upah.
"Dalam perkembangan dan memperhatikan kondisi saat ini, terutama dampak pande-mi Covid-
19. maka beban tersebut diperhitungkan ulang. Penghitungannya adalah sebagai berikut, yang
menjadi beban pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali gaji ditambah dengan JKP
sebanyak 6 kali," kata Elen dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR. Sabtu (3/10).
JKP sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Elen menjelaskan. melalui JKP. pemerintah sekaligus
memberikan manfaat berupa upscalling dan upgrading bagi pekerja yang di-PHK.
137
