Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul CIPTA KERJA DI DEPAN MATA
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis *
Tanggal 2020-10-05 04:38:00
Ukuran 422x287mmk
Warna Warna
AD Value Rp 324.940.000

News Value Rp 3.249.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pengesahan Rancangan UndangUndang Cipta Kerja menjadi undang-undang tinggal menunggu
waktu setelah DPR dan pemerintah mencapai kata sepakat dalam pembahasan tingkat I.

Pengesahan RUU tersebut akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang rencananya digelar
pekan ini. Beleid baru tersebut diharapkan menjadi batu loncatan bagi perbaikan iklim usaha di
Indonesia, khususnya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pemerintah meyakini, RUU
Cipta Kerja akan mendorong investasi kian subur di Tanah Air yang berujung pada pembukaan
lapangan kerja baru.

CIPTA KERJA DI DEPAN MATA

Pengesahan Rancangan UndangUndang Cipta Kerja menjadi undang-undang tinggal menunggu
waktu setelah DPR dan pemerintah mencapai kata sepakat dalam pembahasan tingkat I.

Pengesahan RUU tersebut akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang rencananya digelar
pekan ini. Beleid baru tersebut diharapkan menjadi batu loncatan bagi perbaikan iklim usaha di
Indonesia, khususnya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pemerintah meyakini, RUU
Cipta Kerja akan mendorong investasi kian subur di Tanah Air yang berujung pada pembukaan
lapangan kerja baru.
Kompleksitas isu ketenagakerjaan pun diharapkan terurai, mulai dari target penyerapan tenaga
kerja, masalah pengupahan, hingga perlindungan terhadap korban pemutusan hubungan kerja.
Sama halnya dengan pemerintah, pelaku usaha menilai RUU Cipta Kerja akan jadi amunisi utama
Indonesia dalam menghadapi kenormalan baru seusai perekonomian dihantam pandemi.

Kendati demikian, ada juga pihak yang tak sepakat dengan sejumlah ketentuan dalam beleid
tersebut. Dari pihak legislator, misalnya, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera tegas menolak.
Penolakan juga muncul dari sejumlah kalangan pekerja yang menyoroti beberapa perubahan
ketentuan seperti formulasi pengupahan, perhitungan pesangon, dan ketentuan tentang pekerja
alih daya atau outsourcing.

159