Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 155
Menurut catatannya, saat ini, dari sektor informal saja diperkirakan sudah ada 70 juta lebih
pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Itu belum termasuk pekerja dari sektor formal yang
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetapi tak mengikuti layanan BPJS Ketenagakerjaan.
"Sementara itu, kuota yang disediakan hanya 5,6 juta. Ini jelas timpang sekali. Bandingkan
misalnya dengan kuota subsidi gaji karyawan swasta," tutur Timboel.
Sebagai catatan, kuota pemerintah untuk subsidi gaji karyawan swasta dan pegawai non-PNS
mencapai 15,7 juta.
Angka ini dinilai menjadi ironi tersendiri oleh Timboel, sebab pukulan yang dirasakan kelompok
ini dinilainya tak seberat apa yang dialami korban PHK dan pekerja informal yang menjadi
sasaran Kartu Prakerja.
"Penerima subsidi gaji itu kan mereka yang sebenarnya masih bekerja hanya saja
penghasilannya di bawah Rp5 juta. Bukan berarti mereka tidak perlu dibantu. Tapi, saya pikir
porsi yang diberikan kurang adil," imbuhnya.
Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2020, pekerja berpendapatan di bawah
Rp 1,8 juta per bulan menjadi yang paling terdampak pandemi. Tercatat ada 70,53% pekerja di
kelompok ini yang pendapatannya berkurang.
Adapun, untuk jumlah pekerja yang berpendapatan antara Rp4,8 juta---Rp7,2 juta dan di atas
Rp7,2 juta, masing-masing sebanyak 31,67% dan 30,34% mengalami penurunan pendapatan
lantaran pandemi.
Ekonom Center for Economics and Reform (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyebut fakta
Indonesia masih mengalami deflasi pada September 2020 menjadi bukti stimulus belum efektif
mengerek daya beli masyarakat.
"Kalau saya boleh kaitkan dengan deflasi yang terjadi selama 3 bulan beruntun, apa yang
menjadi concem dari beberapa organisasi pekerja untuk menambah kuota memang beralasan,"
tuturnya.
DEFLASI
BPS baru saja merilis data deflasi Indonesia pada September 2020, yang angkanya sebesar
0,05%. Angka ini seolah tak beranjak dari deflasi bulan sebelumnya, yang juga mencapai 0,05%.
Pada Juli 2020, Indonesia juga mengalami deflasi sebesar 0,10%.
"Ini adalah pertama kali Indonesia deflasi 3 bulan berturut-turut sejak 1999. Sebelumnya deflasi
berturut-turut terjadi pada 1999, mulai Maret hingga September," ungkap Kepala BPS
Suhariyanto dalam konferensi pers, Kamis (1/10).
Yusuf menilai salah satu penyebab belum efektifnya kucuran-kucuran bantuan pemerintah
adalah karena minimnya penggunaan uang-uang bantuan tunai untuk belanja dan kebutuhan
konsumtif lain.
Ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi hal itu, yakni bantuan salah sasaran ke golongan
berkecukupan atau kurangnya pemberian pemahaman soal membelanjakan uang.
Oleh karena itulah, dia memandang pemerintah perlu melakukan banyak evaluasi untuk seluruh
program bantuan,termasuk, Kartu Prakerja.
Ada dua hal yang menjadi poin utama evaluasi menurut Yusuf. Pertama, edukasi soal tahapan
pencairan. Kedua, yang tidak kalah penting, yaitu penerapan prosedur yang lebih memudahkan
penerima.
154
