Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 152
Pada Sabtu (3/10), pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati substansi
RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU itu dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan
dan disahkan menjadi undang-undang (UU).
Airlangga menuturkan dalam pemberian pesangon pemerintah menerapkan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak
menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.
"JKP merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat
berupa cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa
mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha," ungkap Airlangga dalam keterangan
resminya, Jakarta, kemarin.
Pada kesempatan terpisah, staf ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyebutkan
pemerintah mengusulkan ada perubahan dalam pemberian pesangon PHK dalam RUU Cipta
Kerja menjadi 25 kali upah. Sebelumnya, bersama DPR disepakati pesangon PHK sebesar 32 kali
upah pekerja, dengan skema 23 kali upah ditanggung pemberi kerja dan sembilan kali oleh
pemerintah lewat program JKP.
"Dengan memperhatikan kondisi saat ini terutama dampak covid-19, beban tersebut
diperhitungkan ulang. Perhitungannya, beban pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali
gaji dan ditambah dengan dengan JKP sebanyak 6 kali," jelasnya dalam tayangan Youtube Panja
RUU Cipta Kerja Baleg DPR, Sabtu (3/10).
Elen beralasan, perubahan usulan tersebut karena pihaknya menemukan bahwa banyak pemberi
kerja atau perusahaan yang tidak mampu memberikan pesangon PHK dengan jumlah 32 kali
upah pekerja.
Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B Hirawan
mendorong pemerintah untuk memberikan keyakinan bahwa klausul di RUU Cipta Kerja soal
pesangon PHK sebesar 25 kali upah tidak memberatkan buruh. Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) meminta pemerintah menjamin hak pesangon pekerja korban PHK setelah usulan
penurunan pesangon menjadi 25 kali upah.
"'Yang penting bagi buruh setelah PHK bisa segera dapat pekerjaan, jadi yang penting program
unemployment benefit (UEB) itu terjaga," ungkap Wakil Ketua Umum Apindo Bidang
Ketenagakerjaan Bob Azam.
Transparan Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menuturkan pembahasan omnibus law Ciptaker
sudah dilakukan secara terbuka atau transparan sesuai dengan sesuai dengan tata tertib (tatib)
DPR.
"Setiap pembahasannya dilakukan secara terbuka dan transparan yang disiarkan melalui TV
Parlemen dan media sosial DPR sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi parlemen," ujar
Willy, kemarin.
Sejak rapat pembahasan pertama di tanggal 14 April, total rapat pembahasan omnibus law
Ciptaker yang dilakukan Baleg mencapai 63 kali. Pembahasan dilakukan secara maraton. Tidak
jarang pembahasan dilakukan di hari libur seperti Sabtu dan Minggu bahkan ber- langsung
hingga malam hari.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengklaim
sekitar 2 juta buruh akan mogok kerja menolak RUU Cipta Kerja. "Aksi itu digelar pada 6 sampai
8 Oktober 2020,'' katanya. (Uta/X-10).
151
