Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 151
Judul Perlindungan Pekerja Korban PHK Dijamin
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/350207-perlindungan-pekerja-
korban-phk-dijamin
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-05 04:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian) JKP merupakan
bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat berupa cash-benefit,
upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan
pekerjaan baru atau bisa membuka usaha
negative - Elen Setiadi (staf ahli Kemenko Perekonomian) Dengan memperhatikan kondisi saat
ini terutama dampak covid-19, beban tersebut diperhitungkan ulang. Perhitungannya, beban
pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali gaji dan ditambah dengan dengan JKP
sebanyak 6 kali
positive - Bob Azam (Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan) 'Yang penting bagi
buruh setelah PHK bisa segera dapat pekerjaan, jadi yang penting program unemployment
benefit (UEB) itu terjaga
neutral - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg) Setiap pembahasannya dilakukan secara terbuka dan
transparan yang disiarkan melalui TV Parlemen dan media sosial DPR sebagai bentuk komitmen
terhadap reformasi parlemen
Ringkasan
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah
memberi kan perlindungan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pada Sabtu (3/10), pemerintah dan Badan
Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati substansi RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU itu dibawa
ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan disahkan menjadi undang-undang (UU).
PERLINDUNGAN PEKERJA KORBAN PHK DIJAMIN
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah
memberi kan perlindungan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
150
