Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 310
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pengurangan nilai pesangon pemutusan
hubungan kerja (PHK) dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK diatur
maksimal hingga 32 kali upah.
KSPI MENOLAK PENGURANGAN PESANGON BAGI KORBAN PHK DALAM RUU CIPTA
KERJA
JAKARTA . Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pengurangan nilai pesangon
pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK
diatur maksimal hingga 32 kali upah.
Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah
ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.
"Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan," kata
Presiden Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/10/2020).
Said Iqbal juga mempertanyakan sumber dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan dalam membayar upah buruh. Ia menilai skema pemberian pesangan oleh
perusahaan dan pemerintah melalui JKP tidak masuk akal karena sumber dana yang tidak jelas.
"Dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang
walaupun dengan skema baru yaitu 23 bulan upah dibayar pengusaha dan 9 bulan dibayar BPJS
Ketenagakerjaan tidak masuk akal," kata dia.
"Karena tanpa membayar iuran, tapi BPJS membayar pesangon buruh 9 bulan," ujar Said Iqbal.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati pengurangan pesangon PHK melalui klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Kemenko
Perekonomian Elen Setiadi dan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi
mengusulkan, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah ditambah 6 kali jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali upah. "Dalam perkembangan dan
memperhatikan kondisi saat ini, terutama dampak pandemi Covid-19, maka beban tersebut
diperhitungkan ulang. Penghitungannya adalah sebagai berikut, yang menjadi beban pelaku
usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali gaji ditambah dengan JKP sebanyak 6 kali," kata Elen
dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR, Sabtu (3/10/2020).
JKP sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Elen menjelaskan, melalui JKP, pemerintah sekaligus
memberikan manfaat berupa upscalling dan upgrading bagi pekerja yang di-PHK. "Kalau di
Undang-Undang existing (UU Ketenagakerjaan No 13/2003) hanya mendapatkan semacam uang
saja. Nah, di JKP programnya tiga, yakni cash benefit, upscaling, upgrading," papar Elen.
Menurut dia, saat ini besaran pesangon PHK pekerja di Indonesia terbilang besar jika
dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ia membandingkan dengan Vietnam dan Malaysia.
Menurut Elen, hal ini menyebabkan investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia.
"Kita adalah yang paling tinggi memberikan jaminan pesangon, 32 kali. Vietnam mungkin hanya
berapa, Malaysia berapa. Karena itu, ini jadi pertimbangan orang masuk. Ketika saya (misalnya)
investasi, karena ada satu dua hal saya nanti lakukan PHK pesangon, tidak cukup modal saya.
Ini jadi pertimbangan," ujarnya.
309
