Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 305
Judul Nasdem Minta Klaster Tenaga Kerja Dipisah dari Omnibus Law
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201004113356-32-
554148/nasdem-minta-klaster-tenaga-kerja-dipisah-dari-omnibus-law
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-04 11:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Taufik Basari (Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi Nasdem) Terhadap RUU Cipta
Kerja, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, Fraksi Partai NasDem dapat menyetujui
untuk dilanjutkan dalam rapat pembicaraan tingkat II untuk dibahas dan diambil Keputusan
menjadi UU melalui rapat paripurna sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang
neutral - Taufik Basari (Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi Nasdem) Fraksi Partai NasDem
menghargai keputusan pemerintah dan menghormati mekanisme pengambilan keputusan dalam
proses pembahasan di Baleg DPR RI dimana usulan pemerintah tersebut telah disetujui sebagai
keputusan bersama antara DPR RI dan Pemerintah
negative - Taufik Basari (Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi Nasdem) Fraksi Partai NasDem
juga meminta pemerintah menjamin agar dengan kebijakan ini tidak lantas mendorong PHK-PHK
yang dilakukan perusahaan-perusahaan karena jika ini terjadi justru akan bertentangan dengan
tujuan dari disusunnya RUU Ciptaker ini
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Apakah semuanya setuju untuk dibawa ke tingkat
selanjutnya?
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Setuju.
Ringkasan
Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari menyetujui pembahasan RUU
Cipta Kerja berlanjut ke pembahasan tingkat dua. Namun, ia meminta klaster ketenagakerjaan
dipisah dari pembahasan omnibus law .
"Terhadap RUU Cipta Kerja, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, Fraksi Partai NasDem
dapat menyetujui untuk dilanjutkan dalam rapat pembicaraan tingkat II untuk dibahas dan
diambil Keputusan menjadi UU melalui rapat paripurna sesuai dengan mekanisme pembentukan
undang-undang," ungkap Taufik dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com ,
Minggu (4/10).
304
