Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 306
NASDEM MINTA KLASTER TENAGA KERJA DIPISAH DARI OMNIBUS LAW
Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari menyetujui pembahasan
RUU Cipta Kerja berlanjut ke pembahasan tingkat dua. Namun, ia meminta klaster
ketenagakerjaan dipisah dari pembahasan omnibus law .
"Terhadap RUU Cipta Kerja, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, Fraksi Partai NasDem
dapat menyetujui untuk dilanjutkan dalam rapat pembicaraan tingkat II untuk dibahas dan
diambil Keputusan menjadi UU melalui rapat paripurna sesuai dengan mekanisme pembentukan
undang-undang," ungkap Taufik dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com ,
Minggu (4/10).
Taufik mengatakan klaster ketenagakerjaan yang akan mengubah UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mestinya dibahas tersendiri dan tidak masuk ke dalam RUU Cipta Kerja.
Meski demikian, Taufik tetap menghargai keputusan pemerintah dan mekanisme pembahasan
di Baleg.
"Fraksi Partai NasDem menghargai keputusan pemerintah dan menghormati mekanisme
pengambilan keputusan dalam proses pembahasan di Baleg DPR RI dimana usulan pemerintah
tersebut telah disetujui sebagai keputusan bersama antara DPR RI dan Pemerintah," ujar Taufik.
Pihaknya memberikan beberapa catatan dan masukan mengenai aturan pesangon dalam UU
Ketenagakerjaan. Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah lebih dulu berkomunikasi dengan
buruh pasca RUU Ciptaker disahkan. Dalam RUU Cipta Kerja, pesangon pekerja diubah dari 32
kali upah menjadi 25 kali upah.
Taufik juga meminta pemerintah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjaga
keseimbangan dan kepentingan para buruh dan pengusaha, menjamin kepastian hukum yang
adil, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
"Fraksi Partai NasDem juga meminta pemerintah menjamin agar dengan kebijakan ini tidak
lantas mendorong PHK-PHK yang dilakukan perusahaan-perusahaan karena jika ini terjadi justru
akan bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU Ciptaker ini," kata Taufik.
Sebelumnya, pembahasan RUU Cipta Kerja telah rampung dibahas di tingkat satu oleh Baleg
pada Kamis, (3/10) malam. Perwakilan pemerintah yang hadir secara langsung dan daring,
antara lain Menkumham Yasonna Laoly, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida
Fauziyah.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif,
serta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.
"Apakah semuanya setuju untuk dibawa ke tingkat selanjutnya?" kata Ketua Baleg Supratman
Andi Agtas.
"Setuju." tutur para peserta rapat.
(ans/bir).
305
