Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 319
Judul Baleg Setuju RUU Ciptaker Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL http://www.koran-jakarta.com/baleg-setuju-ruu-ciptaker-dibawa-ke-
rapat-paripurna-dpr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-04 05:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Apakah RUU Ciptaker ini bisa disetujui untuk
dibawa pada Tingkat II?
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Ada tujuh fraksi menerima dan dua menolak,
dan sesuai harapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa komunikasi tetap terbuka
sampai menjelang Rapat Paripurna DPR
positive - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) Kedua, Pemda turut serta dalam mewujudkan
keberhasilan cipta kerja. Oleh karena itu, kewenangan Pemda tetap dipertahankan sesuai
dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Pelaksanaan kewenangan Pemda sesuai
dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
positive - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi
melalui berbagai kemudahan dan fasilitas berusaha. Kelima, kebijakan pengintegrasian satu peta
nasional, yang meliputi wilayah darat dan laut
Ringkasan
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan DPD pada Sabtu (3/10) malam
menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa dalam
Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU. Kemudian seluruh anggota Baleg DPR bersama
pemerintah dan DPD menyatakan setuju.
Dalam raker tersebut hadir secara fisik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum
dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
BALEG SETUJU RUU CIPTAKER DIBAWA KE RAPAT PARIPURNA DPR
JAKARTA - Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan DPD pada Sabtu
(3/10) malam menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU.
318
